Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Demo buruh di depan Kantor Gubernur Jatim. IDN Times/Ardiansyah Fajar.
  • Ribuan buruh di Surabaya mendesak Gubernur Jawa Timur menetapkan UMP 2027 minimal Rp3,7 juta, setara 100 persen Kebutuhan Hidup Layak berdasarkan data BPS Jatim.

  • KSPI dan FSPMI menilai penetapan UMP yang bertumpu pada UMK terendah mencerminkan politik upah murah serta memperlebar ketimpangan, termasuk antara Surabaya dan daerah berupah di bawah Rp3 juta.

  • Buruh juga meminta Upah Minimum Sektoral Provinsi dan berencana melanjutkan aksi pada 25 November 2026 menjelang penetapan UMK 2027.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
20 November 2026

Buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jatim, Surabaya. Mereka menuntut UMP 2027 minimal Rp3,7 juta atau 100 persen KHL serta penetapan UMSP.

25 November 2026

KSPI dan FSPMI Jatim berencana menggelar aksi lanjutan menjelang penetapan UMK 2027.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Ribuan buruh menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, menuntut UMP 2027 minimal Rp3,7 juta atau 100 persen Kebutuhan Hidup Layak serta penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi.
  • Who?
    Buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur, KSPI dan FSPMI Jatim, termasuk Jazuli sebagai Sekretaris KSPI Jatim dan Ketua FSPMI Jatim, menyampaikan tuntutan kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
  • Where?
    Aksi berlangsung di jalan depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya. Tuntutan juga menyoroti perbedaan upah minimum antara Surabaya serta daerah seperti Situbondo dan Bondowoso.
  • When?
    Aksi berlangsung pada Jumat sore, 20 November 2026. KSPI dan FSPMI Jatim merencanakan aksi lanjutan pada 25 November 2026 menjelang penetapan UMK 2027.
  • Why?
    Buruh menilai penetapan UMP Jatim selama ini bertumpu pada UMK terendah dan belum mencerminkan kebutuhan hidup pekerja. Mereka juga menyoroti kenaikan biaya hidup serta belum adanya UMSP di Jawa Timur.
  • How?
    Buruh menyampaikan tuntutan melalui unjuk rasa, poster, bendera organisasi, mobil komando FSPMI, dan pengeras suara. Mereka mendesak UMP berbasis KHL serta upah sektoral bagi sektor usaha dengan kemampuan membayar lebih.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Banyak buruh datang ke kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Mereka membawa poster dan minta upah 2027 naik jadi paling sedikit Rp3,7 juta. Mereka bilang uang harus cukup untuk hidup keluarga. Jazuli dan serikat buruh meminta Gubernur Khofifah mendengar. Kalau belum dipenuhi, mereka akan aksi lagi pada 25 November.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Aksi buruh di Surabaya menunjukkan ruang partisipasi pekerja tetap hidup dalam penetapan kebijakan upah. Dengan merujuk data Kebutuhan Hidup Layak dan menyoroti kesenjangan antarwilayah maupun kebutuhan sektoral, mereka menghadirkan aspirasi yang terukur tentang penghidupan layak bagi pekerja serta keluarga di Jawa Timur.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Poster-poster tuntutan terangkat tinggi di tengah barisan buruh yang memadati jalan depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (20/11/2026) sore. Di bawah langit Surabaya yang mendung, warna hijau, putih, merah, dan oranye berpadu dengan kibaran bendera organisasi. Dari atas mobil komando FSPMI, pengeras suara menggemakan satu tuntutan: upah minimum harus cukup untuk hidup layak.

Di barisan terdepan, sejumlah pekerja perempuan berdiri tegap sambil membentangkan poster bertuliskan, "NAIKKAN UMK 2027 MINIMAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK 2026". Pesan itu menjadi gambaran keresahan ribuan buruh yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur (Jatim).

Mereka tidak sekadar meminta kenaikan upah. Para pekerja mendesak Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menetapkan upah minimum berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan terus bertumpu pada angka upah terendah di daerah.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim sekaligus Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Jazuli, mengatakan aksi tersebut digelar untuk mengingatkan gubernur bahwa batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 semakin dekat.

Menurut Jazuli, buruh Jatim menuntut UMP 2027 minimal mencapai 100 persen KHL atau sekitar Rp3,7 juta. Angka tersebut, kata dia, merujuk pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim.

"Hari ini kami turun jalan yaitu mengingatkan kepada Gubernur Jawa Timur kalau besok adalah batas akhir penetapan upah minimum provinsi seluruh Indonesia. Hari ini barusan Jakarta sudah ditetapkan 100 persen lebih KHL, Rp6,1 juta. Jawa Timur kita menuntut juga yang sama, serendah-rendahnya UMP Jawa Timur adalah 100 persen KHL yaitu Rp3,7 juta," ujarnya.

Ia menilai penetapan upah minimum selama ini masih mencerminkan praktik politik upah murah. Sebab, menurut dia, penentuan UMP Jatim terlalu bertumpu pada UMK terendah di salah satu kabupaten.

Jazuli menegaskan, kondisi tersebut tidak menggambarkan kebutuhan hidup pekerja secara menyeluruh di Jatim. Terlebih, provinsi ini disebutnya berada di posisi ketiga terbawah secara nasional dalam hal besaran UMP.

"Selama ini gubernur menetapkan UMP hanya mendasarkan kepada UMK terendah. Jadi memotret Jawa Timur diambil dari satu daerah kabupaten yang paling miskin, paling rendah, dan ini tidak dibenarkan oleh BPS," katanya.

Buruh merasa, tuntutan Rp3,7 juta bukan sekadar angka di atas kertas. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup sehari-hari membuat upah yang diterima pekerja harus mampu menopang kebutuhan mereka dan keluarga.

Jazuli berharap, jika tuntutan tersebut dipenuhi, tidak ada lagi kabupaten/kota di Jatim yang memiliki UMK di bawah Rp3 juta. Ia juga menyoroti jurang upah antardaerah yang dinilai semakin lebar. Di satu sisi, upah minimum Surabaya sudah berada di kisaran Rp5 juta hingga mendekati Rp6 juta. Namun, di sejumlah daerah seperti Situbondo dan Bondowoso, upah minimum masih berada di bawah Rp3 juta.

"Surabaya 5 koma, hampir 6 juta. Tapi di sisi lain, di Situbondo, Bondowoso ataupun daerah pinggiran yang lain, hanya kisaran di bawah 3 juta. Artinya lebih dari separuh. Ini sangat tidak realistis," tegasnya.

Persoalan lain yang ikut disuarakan adalah belum adanya Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Jatim. Buruh mendesak pemerintah provinsi menetapkan upah sektoral agar pekerja di sektor usaha tertentu memperoleh standar upah yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan industrinya.

Jazuli mencontohkan sektor perbankan, baik bank milik negara maupun swasta. Menurut dia, perusahaan yang memiliki kemampuan membayar lebih seharusnya tidak hanya menggunakan standar UMK yang nilainya bahkan bisa lebih rendah dibandingkan upah di sejumlah sektor industri.

Aksi pada Jumat ini disebut sebagai pemanasan. KSPI dan FSPMI Jatim berencana menggelar aksi lanjutan pada 25 November 2026, menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.

Jazuli memperingatkan, jika tuntutan buruh tidak dipenuhi, persoalannya bukan hanya menyangkut nominal upah. Ia menilai pemerintah justru berisiko mengabaikan data yang diproduksi lembaga pemerintah sendiri.

"Kalau buruh tidak bekerja, nganggur, wajar miskin. Tapi kalau buruh sudah bekerja mulai pagi sampai malam dan tetap miskin dan dimiskinkan terkesan dengan regulasi ini, inilah yang kami tidak sepakat dengan kebijakan ini," pungkasnya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More