Surabaya, IDN Times - Poster-poster tuntutan terangkat tinggi di tengah barisan buruh yang memadati jalan depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (20/11/2026) sore. Di bawah langit Surabaya yang mendung, warna hijau, putih, merah, dan oranye berpadu dengan kibaran bendera organisasi. Dari atas mobil komando FSPMI, pengeras suara menggemakan satu tuntutan: upah minimum harus cukup untuk hidup layak.
Di barisan terdepan, sejumlah pekerja perempuan berdiri tegap sambil membentangkan poster bertuliskan, "NAIKKAN UMK 2027 MINIMAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK 2026". Pesan itu menjadi gambaran keresahan ribuan buruh yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur (Jatim).
Mereka tidak sekadar meminta kenaikan upah. Para pekerja mendesak Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menetapkan upah minimum berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan terus bertumpu pada angka upah terendah di daerah.
Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim sekaligus Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Jazuli, mengatakan aksi tersebut digelar untuk mengingatkan gubernur bahwa batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 semakin dekat.
Menurut Jazuli, buruh Jatim menuntut UMP 2027 minimal mencapai 100 persen KHL atau sekitar Rp3,7 juta. Angka tersebut, kata dia, merujuk pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim.
"Hari ini kami turun jalan yaitu mengingatkan kepada Gubernur Jawa Timur kalau besok adalah batas akhir penetapan upah minimum provinsi seluruh Indonesia. Hari ini barusan Jakarta sudah ditetapkan 100 persen lebih KHL, Rp6,1 juta. Jawa Timur kita menuntut juga yang sama, serendah-rendahnya UMP Jawa Timur adalah 100 persen KHL yaitu Rp3,7 juta," ujarnya.
Ia menilai penetapan upah minimum selama ini masih mencerminkan praktik politik upah murah. Sebab, menurut dia, penentuan UMP Jatim terlalu bertumpu pada UMK terendah di salah satu kabupaten.
Jazuli menegaskan, kondisi tersebut tidak menggambarkan kebutuhan hidup pekerja secara menyeluruh di Jatim. Terlebih, provinsi ini disebutnya berada di posisi ketiga terbawah secara nasional dalam hal besaran UMP.
"Selama ini gubernur menetapkan UMP hanya mendasarkan kepada UMK terendah. Jadi memotret Jawa Timur diambil dari satu daerah kabupaten yang paling miskin, paling rendah, dan ini tidak dibenarkan oleh BPS," katanya.
Buruh merasa, tuntutan Rp3,7 juta bukan sekadar angka di atas kertas. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup sehari-hari membuat upah yang diterima pekerja harus mampu menopang kebutuhan mereka dan keluarga.
Jazuli berharap, jika tuntutan tersebut dipenuhi, tidak ada lagi kabupaten/kota di Jatim yang memiliki UMK di bawah Rp3 juta. Ia juga menyoroti jurang upah antardaerah yang dinilai semakin lebar. Di satu sisi, upah minimum Surabaya sudah berada di kisaran Rp5 juta hingga mendekati Rp6 juta. Namun, di sejumlah daerah seperti Situbondo dan Bondowoso, upah minimum masih berada di bawah Rp3 juta.
"Surabaya 5 koma, hampir 6 juta. Tapi di sisi lain, di Situbondo, Bondowoso ataupun daerah pinggiran yang lain, hanya kisaran di bawah 3 juta. Artinya lebih dari separuh. Ini sangat tidak realistis," tegasnya.
Persoalan lain yang ikut disuarakan adalah belum adanya Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Jatim. Buruh mendesak pemerintah provinsi menetapkan upah sektoral agar pekerja di sektor usaha tertentu memperoleh standar upah yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan industrinya.
Jazuli mencontohkan sektor perbankan, baik bank milik negara maupun swasta. Menurut dia, perusahaan yang memiliki kemampuan membayar lebih seharusnya tidak hanya menggunakan standar UMK yang nilainya bahkan bisa lebih rendah dibandingkan upah di sejumlah sektor industri.
Aksi pada Jumat ini disebut sebagai pemanasan. KSPI dan FSPMI Jatim berencana menggelar aksi lanjutan pada 25 November 2026, menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.
Jazuli memperingatkan, jika tuntutan buruh tidak dipenuhi, persoalannya bukan hanya menyangkut nominal upah. Ia menilai pemerintah justru berisiko mengabaikan data yang diproduksi lembaga pemerintah sendiri.
"Kalau buruh tidak bekerja, nganggur, wajar miskin. Tapi kalau buruh sudah bekerja mulai pagi sampai malam dan tetap miskin dan dimiskinkan terkesan dengan regulasi ini, inilah yang kami tidak sepakat dengan kebijakan ini," pungkasnya.