Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas jangkauan layanan transportasi publik. Tahun depan, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur menargetkan penambahan tiga koridor baru Bus Trans Jatim yang akan melayani kawasan Gerbangkertasusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) serta Malang Raya.
Kepala Dishub Jatim, Nyono, mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan rencana penambahan koridor tersebut kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Meski demikian, Dishub masih menunggu kepastian tambahan anggaran karena dana subsidi yang tersedia saat ini diperkirakan hanya cukup untuk operasional hingga Juli 2026.
"Kita sudah matur ke Ibu Gubernur agar minimal operasional Trans Jatim sampai koridor 8 itu jangan dikurangi. Karena kalau dikurangi, efeknya luar biasa bagi pengguna. Sekarang ada 20 ribu orang per hari menggunakan Trans Jatim. Coba kalau itu putus, masyarakat pasti protes,” ujar Nyono di Surabaya, Minggu (27/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa program subsidi Bus Trans Jatim menjadi tulang punggung mobilitas warga berpenghasilan menengah ke bawah. Karena itu, pemerintah berupaya keras menjaga keberlanjutan operasional hingga akhir tahun mendatang.
“Kami sudah lapor ke Ibu Gubernur agar operasionalnya tidak dikurangi. Minimal bisa berjalan sampai akhir tahun 2026. Kalau pun belum ada tambahan koridor, yang penting operasional tetap jalan,” tegasnya.
Menurut Nyono, tiga koridor baru sebenarnya sudah masuk dalam rencana pengembangan 2026, yakni satu koridor tambahan di wilayah Gerbangkertasusila dan dua koridor lainnya di kawasan Malang Raya. Namun, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal Pemprov menjadi terbatas.
“Kami ingin cepat menambah koridor supaya manfaat Trans Jatim bisa dirasakan lebih luas. Tapi karena fiskal kita turun, prioritasnya menjaga layanan yang sudah ada dulu. Kalau nanti ada tambahan anggaran dari PAK 2026, baru kita lanjutkan perluasan,” paparnya.
Untuk menjaga operasional delapan koridor yang sudah berjalan, Dishub Jatim membutuhkan anggaran sekitar Rp150 miliar tahun depan. Dari total tersebut, sekitar 80 persen dialokasikan sebagai subsidi, sehingga tarif Bus Trans Jatim tetap murah, yakni Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 bagi pelajar serta santri.
“Kalau tanpa subsidi, tarifnya bisa sampai Rp25 ribu seperti Bus Trans Jatim Luxury. Jadi subsidi ini penting sekali untuk menjaga aksesibilitas masyarakat,” jelas Nyono.
Meski sebagian besar anggaran dialokasikan untuk subsidi, Nyono menegaskan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan jauh lebih besar dari sekadar keuntungan finansial langsung.
“Kita bisa mengembalikan 12–15 persen dari sisi cash flow. Tapi keuntungan lain jauh lebih besar, angka kecelakaan menurun, emisi berkurang, kemacetan turun, daerah tumbuh, layanan publik meningkat, dan masyarakat terbantu ongkos transportasinya. Jadi jangan semua dinilai dari sisi uang tunai,” ungkapnya.
Dishub Jatim berharap dukungan tambahan anggaran segera terealisasi agar perluasan koridor Trans Jatim bisa dilaksanakan secara simultan di dua wilayah prioritas tersebut.
“Kami ingin Trans Jatim berdampak langsung bagi masyarakat kecil. Karena itu, kami berharap perluasan ke Gerbangkertasusila dan Malang Raya bisa dilakukan bersamaan. Semakin banyak koridor, semakin besar manfaatnya untuk masyarakat,” pungkas Nyono.