Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Sekjen KSPI Jazuli saat ditemui di aksi depan DPRD Jatim, Senin (20/1). IDN Times/Fitria Madia
  • Buruh Jawa Timur menyiapkan aksi pada 25 November 2026 untuk mengawal penetapan UMK 2027, setelah menyampaikan tuntutan dan data kebutuhan hidup layak kepada Pemprov Jatim.

  • Serikat pekerja meminta upah mengacu pada data KHL resmi pemerintah; mereka menyebut UMP berpotensi dari sekitar Rp2,4 juta menjadi Rp3,7 juta, namun angka ini masih tuntutan buruh.

  • Sebelum aksi utama, buruh akan mengawal rekomendasi UMK kabupaten/kota pada 23 November. Jika keputusan dinilai jauh di bawah KHL, serikat membuka opsi aksi lanjutan dan gugatan hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Senin, 23 November 2026

Sebagian buruh akan menggelar aksi di tingkat kabupaten/kota untuk mengawal rekomendasi besaran UMK dari bupati dan wali kota yang masih dibahas.

Rabu, 25 November 2026

Serikat pekerja Jatim menjadwalkan aksi lanjutan untuk mengawal penetapan UMK 2027. Buruh juga mengancam menempuh gugatan hukum jika keputusan pemerintah tidak sesuai tuntutan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Buruh Jawa Timur menyiapkan aksi pada 25 November 2026 untuk mengawal penetapan UMK 2027 sesuai data kebutuhan hidup layak, serta membuka kemungkinan gugatan hukum.
  • Who?
    Serikat pekerja dan buruh Jawa Timur, termasuk KSPI Jatim dan FSPMI Jatim yang dipimpin Jazuli, menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
  • Where?
    Aksi dan pengawalan berlangsung di Jawa Timur, termasuk tingkat kabupaten/kota. Wilayah ring satu yang disorot meliputi Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Pasuruan.
  • When?
    Sebagian buruh dijadwalkan bergerak pada 23 November 2026 di kabupaten/kota, kemudian aksi lanjutan digelar pada Rabu, 25 November 2026.
  • Why?
    Buruh mendesak penetapan upah mengacu pada data KHL dan ketentuan pengupahan karena menilai upah yang jauh di bawah KHL berdampak pada kesejahteraan pekerja.
  • How?
    Buruh telah menyerahkan tuntutan serta data KHL kepada Pemprov Jatim dengan pendampingan BPS Jatim, lalu mengawal rekomendasi UMK dan mempertimbangkan aksi maupun gugatan pengadilan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Buruh di Jawa Timur mau berkumpul lagi pada 25 November 2026. Mereka minta upah tahun 2027 dihitung dari uang yang cukup untuk hidup. Jazuli dari serikat buruh bilang data itu dari pemerintah. Kalau upah tidak sesuai, buruh bisa aksi dan menggugat ke pengadilan. Sekarang aturan upah kota-kota masih dibahas.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Keterlibatan serikat pekerja, pemerintah daerah, dan BPS dalam pembahasan upah menunjukkan proses pengawalan yang bertumpu pada data resmi dan ketentuan yang telah tersedia. Aksi yang direncanakan juga mencerminkan upaya buruh menjaga perhatian terhadap kebutuhan hidup layak, sembari mendorong penetapan UMK yang mempertimbangkan kondisi tiap daerah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Upaya buruh Jawa Timur (Jatim) mengawal kenaikan upah 2027 belum selesai. Setelah menyampaikan tuntutan dan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mereka kini menyiapkan aksi lanjutan pada 25 November 2026. Para buruh mendesak pemerintah menetapkan upah minimum sesuai ketentuan dan data resmi pemerintah sendiri.

Sekretaris KSPI Jatim, yang juga Ketua FSPMI Jatim, Jazuli menegaskan, seluruh data dan tuntutan buruh telah disampaikan kepada perwakilan Pemprov Jatim dengan pendampingan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim.

Dia bilang, dalam pertemuan tersebut tidak ada pihak yang membantah data yang disodorkan serikat pekerja. Ia menilai angka KHL yang menjadi dasar tuntutan buruh merupakan data resmi pemerintah sehingga semestinya menjadi rujukan dalam penetapan upah.

"Data angka dari BPS itu adalah angka pemerintah. BPS pun juga menyampaikan kalau kami ini BPS cuma menyediakan data, sementara penentuan angka itu adalah dari pusat, Dewan Ekonomi Nasional. Artinya data itu real dari pemerintah," tegasnya, Sabtu (21/11/2026).

Bagi buruh, persoalan berikutnya adalah komitmen pemerintah dalam menggunakan data dan ketentuan pengupahan tersebut. Jazuli menegaskan dasar serta tata cara penghitungan upah sudah diatur sehingga pemerintah dinilai tidak perlu lagi memperdebatkan hal-hal yang telah memiliki ketentuan baku.

Ia pun menyoroti besarnya potensi kenaikan upah apabila penetapan mengacu pada KHL. Jazuli menyebut, berdasarkan data yang disampaikan buruh, terdapat perbandingan angka sekitar Rp2,4 juta menjadi Rp3,7 juta untuk Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun, besaran tersebut masih menjadi tuntutan dan perhitungan versi buruh, bukan keputusan resmi pemerintah.

"Kalau kenaikan, kembali lagi, hari ini adalah fase UMP. Fase UMP itu upah minimum provinsi dan itu nanti kalau sesuai dengan KHL bukan hanya 7 persen, mungkin 40 persen," ungkapnya.

Jazuli menjelaskan, pendekatan penetapan upah menurutnya perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Jika upah minimum telah mencapai KHL, penghitungan dapat menggunakan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan alfa. Namun, apabila upah belum memenuhi KHL, buruh meminta penetapannya mengacu pada kebutuhan hidup layak tersebut.

Sementara itu, untuk wilayah ring 1 seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, dan Pasuruan, Jazuli menilai kenaikan sekitar 7 persen masih realistis apabila menggunakan formula pengupahan. Pembahasan UMK di kabupaten/kota saat ini masih berjalan.

Tekanan buruh tidak berhenti pada penyampaian tuntutan. Serikat pekerja atau buruh Jatim menjadwalkan aksi lanjutan pada Rabu, 25 November 2026, untuk mengawal proses penetapan UMK 2027.

Sebelum aksi tersebut, sebagian buruh juga akan bergerak di tingkat kabupaten/kota pada Senin, 23 November 2026. Aksi itu berkaitan dengan pengawalan rekomendasi besaran UMK dari bupati dan wali kota yang masih dalam proses pembahasan.

Jazuli memperingatkan, buruh akan menempuh langkah lanjutan apabila keputusan pemerintah tidak sesuai dengan harapan mereka. Selain menggelar aksi, serikat pekerja juga membuka kemungkinan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan.

Ia menilai penetapan upah yang jauh di bawah KHL akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja, terutama ketika harga kebutuhan hidup terus meningkat. Aksi 25 November mendatang diproyeksikan menjadi salah satu momentum penting bagi buruh untuk menekan pemerintah agar mempertimbangkan data KHL dalam penetapan UMK 2027.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More