Surabaya, IDN Times - Buruh Jawa Timur akan kembali melakukan aksi demonstrasi menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00. Buruh meminta UMP Jatim 2027 sebesar Rp3.742.675,00.
Sekretaris PERDA KSPI Provinsi Jawa Timur, Jazuli mengatakan, aksi rencananya akan digelar pada Rabu (25/12/2026) mendatang. Dalam aksi tersebut, buruh mendesak Gubernur Jawa Timur untuk merevisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 tertanggal 21 November 2026.
“Atas berbagai persoalan tersebut, buruh Jawa Timur menegaskan penolakan terhadap penetapan UMP Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00. Sebagai bentuk perlawanan dan perjuangan terhadap kebijakan pengupahan tersebut, buruh Jawa Timur berencana menggelar aksi besar-besaran pada tanggal 25 November 2026,” ujarnya, Minggu (21/11/2026)
“Buruh menuntut agar UMP Jawa Timur Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp3.742.675,00, sesuai dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Timur Tahun 2026,” jelasnya.
Selain tuntutan revisi UMP, buruh Jawa Timur juga menyampaikan tuntutan di antaranya meminta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 sesuai dengan ketentuan KHL dan indkeks tertentu sekutang-kuranghya 1,00. Berdasarkan Pasal 139 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Timur wajib menetapkan UMK Tahun 2027 dengan memperhatikan perbandingan antara nilai UMK dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di masing- masing kabupaten/kota.
“Bagi kabupaten/kota yang nilai UMK-nya masih lebih rendah daripada nilai KHL Tahun 2026, maka UMK Tahun 2027 wajib ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar nilai KHL kabupaten/kota Tahun 2026,” jelasnya.
Kemudian, bagi kabupaten/kota yang nilai UMK-nya telah lebih tinggi daripada KHL, penghitungan kenaikan UMK Tahun 2027 wajib menggunakan indeks tertentu (α) sekurang-kurangnya sebesar 1,00. Dengan demikian, penetapan UMK Tahun 2027 harus memperhatikan kondisi riil kesejahteraan pekerja/buruh di setiap daerah, bukan semata-mata menggunakan formula kenaikan yang berpotensi semakin menjauhkan upah dari kebutuhan hidup layak.
“Gubernur Jawa Timur tidak boleh mengabaikan kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota. Penetapan UMK harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, bukan justru melanggengkan kemiskinan pekerja,” jelasnya.
Mendesak Gubernur untuk menetapkan UMSK Jatim tahun 2027 tanpa mengurangi rekomendasi Bupati/Wali Kota. Dalam penetapan UMSK Tahun 2027, Gubernur Jawa Timur harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan tidak mengurangi jumlah sektor dan/atau subsektor yang telah direkomendasikan oleh masing-masing Bupati/Wali Kota, Tidak mengurangi besaran nilai UMSK yang telah direkomendasikan oleh masing-masing Bupati/Wali Kota, atau menetapkan besaran UMSK Tahun 2027 sekurang-kurangnya 5% lebih tinggi daripada nilai UMK Tahun 2027 di masing-masing kabupaten/kota.
“Kami menegaskan bahwa rekomendasi Bupati/Wali Kota terkait sektor, subsektor, dan besaran UMSK harus dihormati. Jangan sampai kewenangan Gubernur dalam menetapkan UMSK justru digunakan untuk mengurangi perlindungan upah bagi pekerja/buruh di sektor-sektor tertentu,” jelasnya.
Jazuli menegaskan, perjuangan buruh Jawa Timur tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi. PERDA KSPI Provinsi Jawa Timur juga akan menempuh upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang UMP Tahun 2027.
“Langkah hukum tersebut merupakan bentuk keseriusan buruh untuk menguji legalitas keputusan penetapan UMP Tahun 2027 sekaligus memperjuangkan hak pekerja/buruh atas pengupahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.