Surabaya, IDN Times - Aksi demonstransi kembali digelar di Surabaya besok, Selasa (10/11/2026). Sejumlah mahasiswa dan masyatakat sipil akan melakukan aksi di depan Alun-alun Surabaya yang dimulai pukul 09.00 WIB.
Presiden Badan Eksekuti Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Sepuluh Nopemper (ITS), Rakan Rakan Naufal Alif mengatakan, setidaknya ada sejumlah tuntutan yang mereka bawa dalam aksi esok hari. Tuntutan dibagi dalam beberapa hal mulai soal lingkungan bendana alam, pendidikan dan ketenagakerjaan, demokrasi HAM dan supremasi sipil, serta evaluasi soal kebijakan dan keadilan ekonimk.
“Kami tegaskan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di tengah janji besar dan ambisi kekuasaan, rakyat justru terus dihadapkan pada ketidakadilan, kerusakan lingkungan, bencana ekologis, ketimpangan ekonomi, hingga ancaman terhadap kebebasan sipil dan demokrasi,” ujar Arkan.
Rakan menyebut, di tengah kerusakan lingkungan dan bencana alam, hak-hak korban diabaikan, anggaran kebencanaan dipertanyakan, bahkan penderitaan rakyat masih menjadi ladang korupsi. Pendidikan belum merata, lapangan pekerjaan yang layak masih menjadi persoalan, dan kebijakan publik kerap dijalankan tanpa evaluasi yang berpihak kepada masyarakat.
“Di sisi lain, demokrasi semakin terancam oleh praktik pembungkaman, kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Brutalitas aparat, impunitas pelanggaran,” jelasnya.
HAM, premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan, hingga militerisasi ruang sipil merupakan ancaman nyata terhadap semangat reformasi. Kritik dibungkam, rakyat diintimidasi, sementara kekuasaan seolah semakin jauh dari kewajiban untuk bertanggung jawab.
“Kami percaya bahwa negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan melanggengkan ketidakadilan. Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan, kebijakan tidak boleh mengabaikan keselamatan, dan kekuasaan tidak boleh berdiri di atas penderitaan rakyat,” sebut dia.
Adapun tuntutan dari mahasiswa ITS adalah sebagai berikut:
a. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
1. Batalkan seluruh konsesi izin usaha yang terbukti merusak lingkungan serta hentikan
program yang memicu bencana ekologis;
2. Cabut izin operasional segala proyek yang melanggar AMDAL dan merugikan rakyat;
3. Pengadaan dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana;
4. Memublikasikan seluruh data anggaran penanggulangan bencana dan menaikan anggaran penanggulangan bencana;
5. Jatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para koruptor yang menikmati penderitaan korban bencana;
6. Penuhi seluruh hak masyarakat terdampak lumpur Lapindo dan selesaikan pemulihan lingkungan terdampak.
b. Pendidikan dan Ketenagakerjaan
1. Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, merata, dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia;
2. Menjamin mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
c. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Supremasi Sipil
1. Hentikan tindakan represif, brutalitas, intimidasi, dan teror, serta hukum seberat-beratnya oknum aparat yang melakukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan;
2. Lindungi jurnalis dan aktivis dari pembungkaman dan kriminalisasi;
3. Kembalikan TNI ke barak dan hentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil;
4. Tangkap, penjarakan, dan bubarkan seluruh organisasi masyarakat, preman yang melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil;
5. Hukum seluruh pelaku pelanggaran HAM tanpa memandang jabatan dan golongan;
6. Hancurkan praktik impunitas kekuasaan dan kembalikan hak-hak seluruh korban serta keluarga korban pelanggaran HAM.
d. Evaluasi Kebijakan dan Keadilan Ekonomi
1. Berikan kompensasi yang menjadi hak seluruh korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG);
2. Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP);
3. Terapkan kebijakan pajak yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.