Adi Sutarwijono Dicopot dari Ketua DPC PDIP Surabaya
Surabaya, IDN Times - DPD PDIP Jawa Timur membebastugaskan Adi Sutarwijono dari DPC PDIP Surabaya. Alasan pembebasan tugas tersebut berkaitan dengan soliditas, salah satunya soal turunnya perolehan kursi DPRD pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024).
Selain Adi, DPD PDIP Jatim juga membebastugaskan Ketua Bidang Program DPCBPDIP Surabaya Achmad Hidayat. Pembebastugan Adi dan Achmad Hidayat itu berdasarkan surat yang turun dari DPP PDIP per tanggal 30 April 2025.
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim Budi Sulityono atau Kanang mengatakan, pembebastugasan tersebut setelah DPD PDIP Jatim melakukan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi keduanya memiliki kinerja yang kurang baik.
"Ketuanya saat sekarang mendapatkan sanksi pembobotan yang agak berat, yaitu pembebas tugasan," ujar Kanang di Kantor DPD PDIP Jatim, Jumat (2/4/2025).
Selain Ketua dan Ketua Bidang Program, PDIP Jatim juga mengevaluasi Bendahara DPC PDIP, Baktiono dan Sekertaris, Taru Sasmito. Keduanya mendapat sanksi peringatan.
"Yang sekretaris itu mendapatkan sanksi peringatan. Bendahara itu mendapatkan sanksi peringatan," kata dia.
Kanang menyebut, pembebastugasan ini hanya sebagai struktural. Adi dan Achmad Hidayat tetap sebagai kader PDIP.
"Karena ini adalah pembebastugasan dia sebagai struktural, di DPC. Di keanggotaan maupun dia sebagai petugasnya DPC partai, tetap pada posnya," katanya.
Posisi Adi Sutarwijono sementara digantikan oleh Yordan Batara Goa. Yordan Bara Goa merupakan Wakil Ketua Sekertaris DPD PDIP Jatim yang juga sebagai Anggota DPRD Jatim.
Kanang menjelaskan, pembebebastugasan Adi Sutarwijono dan Achmad Hidayat ini berkaitan dengan turunnya jumlah perolehan suara DPRD Surabaya, dari 15 menjadi 11 kursi
"Yang kedua, soliditas tentang rutinitas, rutinitas kinerja partai tentang rapatnya, bagaimana dan lain sebagainya. Ternyata memang ada beberapa yang yang kurang ideal ya. Komunikasinya enggak bagus. Ini adalah soliditas," ungkap dia.
Tak cuma itu, evaluasi ini juga berkaitan dengan keuangan. Namun, ia tak menjelaskan jelas detail seperti apa masalah keuangan itu.
"Terus hubungannya dengan keuangan dan lain sebagainya, pasti ada. Kenapa bendahara juga mendapatkan mendapatkan sanksi, peringatan. Karena sebenarnya bendahara juga menentukan. Akan tetapi bendahara kurang jeli. Ada beberapa yang Prosedurnya kurang bagus," pungkas dia.
