Pengamat Unair: Politik Uang di Pemilu 2024 Bisa Pindah Digital
ilustrasi mata uang digital (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Dalam menghadapi pemilu 2024 yang semakin mendekat, perubahan pola politik uang menjadi perhatian serius. Pola politik uang bisa saja berubah wujud di era digital.
1. Praktik politik uang berpeluang tetap terjadi
Ilustrasi kampanye politik uang (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Airlangga (UNAIR), Ucu Martanto SIP MBA, mengungkapkan meskipun telah berganti waktu dan pemilu, jejak praktik vote buying masih terlihat dalam pemilu 2024. Meskipun ada upaya untuk mengubahnya.
"Salah satu faktor penentu adalah sistem pemilihan dan intervensi pemerintah dalam mencegah kecurangan," jelas Ucu yang merupakan dosen mata kuliah Politik anti Korupsi di FISIP, UNAIR.
Baca Juga: Menilik Netralitas Polisi Magetan di Pemilu 2024
2. Politik uang beralih ke digital
ilustrasi mata uang digital (IDN Times/Aditya Pratama)Menurut Ucu, era digital telah mengubah banyak hal, termasuk kampanye politik. Walaupun hukum melarang calon kandidat memberikan uang kepada para pemilih guna mendapatkan suara, praktek kampanye politik bisa jadi terjadi.
"Kampanye saat ini memasuki ranah digital, seperti giveaway. Meskipun terdapat larangan memberikan imbalan uang kepada calon pemilih," ungkap dia.
3. Perlu peran serta generasi Z
IDN Times melaunching Microsite Gen Z Memilih dan Talkshow Milenial & Gen Z Kunci Kemenangan di Pemilu 2024 (IDN Times/Ilman)Untuk itu perlu peran lembaga pengawas dan juga generasi Z yang terampil dalam teknologi. Hal itu untuk mengawasi agar politik uang tak berkembang di ranah digital.
"Peran Bawaslu, Panwaslu, serta generasi Z dalam mengawasi trik kampanye digital menjadi faktor penentu keberhasilan dalam memitigasi dampak politik uang," ungkapnya.
Ucu menegaskan, Penyelenggara pemilu perlu lebih tegas dalam memberikan sanksi. Serta perlu gerakan penyadaran masyarakat tentang bahaya politik uang.
"Akuntabilitas dana partai serta pemeriksaan kekayaan pemimpin dan partai pengusung juga menjadi langkah penting," tegasnya.
Ia menyarankan, formulasi sistem pemilu yang demokratis tanpa peluang kecurangan perlu diterapkan. Transparansi dalam perekrutan partai politik dan pendidikan politik yang komprehensif juga harus diperhatikan untuk menjaga integritas pemilu.
Dalam era yang semakin kompleks, tantangan politik uang menjadi panggilan bagi semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menjaga proses pemilu yang adil dan transparan.
"Kita harus mengubah pandangan bahwa politik uang adalah hal yang biasa. Bersama-sama, kita dapat menjaga integritas pemilu dan keberlangsungan demokrasi," pungkasnya
Baca Juga: KPK: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Ditunda karena Pemilu
