Dapat Laporan Diisi ASN, DPRD Desak Pemkot Data Ulang Rusunawa

Rusunawa seharusnya dihuni masyarakat berpenghasilan rendah

Surabaya, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti penyalahgunaan rumah susun sewa (Rusunawa). DPRD menemukan fakta bahwa Rusunawa ditempati oleh orang-orang yang tidak berhak seperti orang yang berekonomi cukup bahkan berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu, DPRD mendesak agar Pemkot Surabaya mendata ulang para penghuni Rusunawa agar tepat sasaran.

1. DPRD terima laporan Rusunawa dihuni orang berekonomi cukup hingga ASN

Dapat Laporan Diisi ASN, DPRD Desak Pemkot Data Ulang RusunawaKetua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni. IDN Times/Fitria Madia

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi bahwa beberapa penghuni Rusunawa tidak termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Padahal, seharusnya Rusunawa diperuntukkan untuk para MBR yang tidak mampu membeli atau menyewa rumah dengan layak.

“Kalau ada ASN yang masih menempati rusun, tentu itu tidak tepat karena peruntukannya rusun itu digunakan untuk MBR. Jadi, penghuni rusun itu harus benar-benar MBR, makanya pemerintah hadir di situ memberikan subsidi bagi sewanya, sehingga harga sewanya murah,” ujar Arif, Sabtu (5/2/2022).

Saat ini, terdapat 20 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya yaitu Rusunawa Urip Sumoharjo, Dupak Bangunrejo, Sombo, Penjaringansari, Warugunung, Wonorejo, Tanah Merah, Randu, Grudo, Pesapen, Jambangan, Siwalankerto, Romokalisari, Keputih, Bandarejo, Gununganyar, Dukuh Menanggal, Tambak Wedi, Rusun Indrapura, dan Babat Jerawat.

2. Pemkot didesak segera data ulang penghuni Rusunawa

Dapat Laporan Diisi ASN, DPRD Desak Pemkot Data Ulang RusunawaKetua DPD Golkar Surabaya terpilih, Arif Fathoni saat diwawancarai, Minggu (12/7/2020). IDN Times/Ardiansyah Fajar

Dari temuan ini, Arif mendesak agar Pemkot Surabaya melalui dinas terkait dapat mendata ulang para penghuni Rusunawa secara keseluruhan berdasarkan informasi terbaru. Pendataan ini diharapkan dapat menunjukkan data para penghuni yang sebenarnya tidak layak menempati Rusunawa.

"Apalagi saat ini masih awal tahun, sehingga kami berharap pendataan ulang ini dilakukan secara komprehensif. Kalau ada masyarakat Surabaya yang sekarang sudah mengalami kenaikan kelas, sebaiknya segera dipindahkan,” tuturnya.

Selain itu, Arif meminta agar para penghuni Rusunawa yang berekenomi menengah ke atas atau yang sudah naik kelas agar sadar diri dan segera pindah dari Rusunawa. Arif menegaskan bahwa antrean Rusunawa sudah mengular, mencapai 11 ribu orang. Menurutnya, banyak orang yang lebih berhak mendapat fasilitas tersebut.

“Mbok yo jangan menempati rusun, itu zalim, karena di sisi yang lain banyak saudara-saudara kita yang sudah antre ingin menempati rusun, yang mana secara ekonomi mereka benar-benar tidak mampu,” ungkapnya.

Baca Juga: Pemkot Malang Bebaskan Retribusi Pasar dan Rusunawa 

3. Eri diminta berikan solusi mengenai permasalahan Rusunawa

Dapat Laporan Diisi ASN, DPRD Desak Pemkot Data Ulang RusunawaKetua Fraksi Golkar, DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Dokumentasi Istimewa

Mengamini Arif, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony meminta agar para ASN bisa segera pindah dari Rusunawa. Ia juga berharap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar mengarahkan para ASN ini ke lokasi alternatif dengan menggandeng pihak ketiga sehingga mereka bisa segera pindah dari Rusunawa.

Selain itu, semangat untuk pindah ke tempat lain itu seharusnya dipadupadankan dengan spirit Wali Kota Surabaya yang ingin segera menuntaskan jumlah ledakan MBR yang saat ini luar biasa. Bahkan, banyak diantara MBR itu tidak memiliki tempat hunian yang layak. Nah, kalau para ASN ini keluar dari rusun, maka rusun itu bisa diisi MBR, sehingga antreannya yang tembus 11 ribu itu bisa berkurang dan mereka punya tempat tinggal layak,” tegasnya.

Baca Juga: Pemkot Madiun Kembali Membuka Rusunawa Baru Bagi Warga Miskin

Topik:

  • Faiz Nashrillah

Berita Terkini Lainnya