SMA/SMK di Jatim akan Dibuka Secara Terbatas Usai PPKM Darurat
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau uji coba PTM di SMAN 2 Nganjuk. Instagram.com/khofifah.ip
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur (Jatim) berniat membuka sekolah jenjang SMA/SMK/SLB secara terbatas apabila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dicabut oleh pemerintah. Rumusan teknis telah digodok untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
1. PJJ disebut tidak efektif maka perlu PTM
Ilustrasi pembelajaran tatap muka (dokumen)Kepala Disdik Jatim, Wahid Wahyudi menilai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring tidak bisa berjalan secara efektif. Sejumlah faktor yang mempengaruhi yaitu sarana prasarana hingga daya tangkap siswa tidak optimal mengikuti PJJ.
"Bahkan ada hal khusus yang harus tatap muka (PTM), misalnya SMK itu kan memberikan pembelajaran kompetensi keahlian, keterampilan. Ini kan tidak bisa tidak tatap muka," ujarnya, Minggu (25/7/2021).
Baca Juga: IDI Jatim: Kalau Mau Lihat Data Kematian Sebenarnya, Lihat Kuburan
2. Rencana PTM sudah dirumuskan gubernur
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau uji coba PTM di SMAN 2 Nganjuk. Instagram.com/khofifah.ipWahid menyebut kalau sebelum penerapan PPKM Darurat, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sudah merumuskan kebijakan rencana PTM terbatas. Pertama, bahwa PTM dilaksanakan setiap hari empat jam pelajaran, masing-masing pelajaran 30 menit tanpa istirahat.
"Jadi hanya dua jam, kalau masuk jam 07.00 WIB, jam 09.00 WIB sudah bisa meninggalkan sekolah (pulang). Diharapkan sebelum Salat Duhur, semuanya sudah sampai di rumah agar tidak terjadi kerumunan di musala sekolah masing-masing," katanya.
3. Sekolah harus punya satgas dengan melibatkan OSIS
Uji coba pembelajaran tatap muka di SMP 5 Semarang. (dok. SMP 5 Semarang)Kedua, masing-masing siswa hanya diperkenankan masuk dua hari dalam satu pekan. Kemudian yang perlu dikontrol ketat ialah kesiapan sarana prasarana sekolah di dalam protokol kesehatan termasuk Standard Operational Procedure (SOP) masing-masing sekolah.
"Misalnya guru saat mengajar tidak boleh keliling kelas. Harus jaga jarak," tegas Wahid.
Tiap-tiap sekolah, sambung dia, harus punya Satgas COVID-19. Nantinya, satgas ini melibatkan siswa utamanya OSIS yang bertugas mengingatkan dan memantau temannya agar protokol kesehatan terlaksana dengan baik.
Baca Juga: PPKM Darurat, Pemkot Malang Tunda Rencana Sekolah Tatap Muka
