TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home Business Economy

Pandemi COVID-19, Pemkab Madiun Wacanakan Pengalihan APBD Tahap II

Antisipasi penanganan dampak sosial dan ekonomi

Bilik disinfektan dipasang di shelter kedatangan penumpang terminal bus Caruban, Kabupaten Madiun. IDN Times/Nofika Dian Nugroho
Verified
Nofika Dian Nugroho

Madiun, IDN Times – Pemkab Madiun terus mengatur strategi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 di wilayahnya. Yang terbaru, wacana mengalihkan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) tahap kedua telah bergulir dalam rapat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Senin (13/4).

“Kalau mungkin ada kekurangan anggaran. Karena, konsentrasi ke COVID-19 semuanya,” kata Asisten Administrasi Umum Pemkab Madiun, Soehardi.

1. Pengalihan APBD tahap I sebanyak Rp40 miliar

Ilustrasi. Penyemprotan disinfektan di dalam bus antar kota dalam provinsi yang masuk terminal Caruban, Kabupaten Madiun,Kamis (26/3). IDN Times/Nofika Dian Nugroho

Pengalihan anggaran kegiatan masing-masing OPD tahap pertama baru dilakukan pemkab pekan lalu. Nominal dana yang digeser sebanyak Rp40 miliar. Sebelumnya, duit sebanyak itu untuk program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Menurut Soehardi, seperti anggaran perjalanan dinas, sosialiasi kegiatan, rapat bimbingan teknis, dan sebagainya. Kemudian dialihkan untuk kegiatan, seperti  pengadaan dan penyemprotan disinfektan dan pembelian alat pelindung diri (APD).

Baca Juga: Tiga Warga Kabupaten Madiun Positif Corona, Satu Sembuh

2. Pertanggungjawaban pengalihan anggaran mengikuti mekanisme

kata Asisten Administrasi Umum Pemkab Madiun, Soehardi. IDN Times/Nofika Dian Nugroho

Kegiatan pencegahan penyebaran virus corona menjadi prioritas saat ini. Bahkan, pemerintah pusat telah menetapkannya sebagai bencana nasional. Untuk pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah diberi keleluasaan mengalihkan dana untuk agenda seputar pandemi COVID-19.

Namun demikian, Soehardi menegaskan setiap anggaran yang digunakan tetap harus dipertanggungjawabkan. Entah itu yang berkaitan dengan kesehatan, sosial, dan ekonomi dampak dari virus corona. “Setelah anggaran kami alihkan, maka harus diketahui oleh DPRD,” kata dia kepada IDN Times.

Baca Juga: Warga Madiun Mulai Membantu APD Bagi Tim Medis

Topik:
apbd
madiun
corona
COVID-19
Berita Terkini Lainnya

Warga Banyuwangi Pakai Biogas Alternatif Gas 3 Kg Langka

Bupati Fauzi Minta Pabrik Tembakau Pakai Tikar Lontar Lokal

Transaksi Wisata di Jatim Tembus Rp487 Triliun Setahun 

Susah Cari Elpiji Melon di Toko? Beli di Pangkalan Langsung!

Jadi Komoditas Utama, Simak Ciri Beras Berkualitas

Kunjungan Wisman ke Jatim Naik Hampir 15 Persen

Inflasi Jatim Lampaui Nasional, Tertinggi Surabaya

Khofifah Imbau Masyarakat Tak Panic Buying LPG 3 Kg

Gas 3 Kg Langka di Banyuwangi Bikin Warga Terpaksa Pakai Gas Kaleng

Soal Tol Malang-Kepanjen, Jokowi Masih Prioritaskan Luar Jawa