Surabaya, IDN Times - Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan atau Ecoton telah melakukan Sensus ikan 2026 di Kali Surabaya. Hasilnya, 72 persen penghuni sungai ini merupakan ikan sapu-sapu.
Peneliti ikan Ecoton, Heri Purnomo mengatakan, rute sensus ini dilakukan di sepanjang Kali Surabaya hingga Kalimas. sensus ikan dimulai Jumat 6 nopember hingga 10 Nopember 2026 yang akan direncanakan berakhir di Petekan Kalimas.
“Tujuan sensus ikan adalah inventarisir jenis-jenis ikan di kawasan hilir Kali Surabaya, penentuan kesehatan Kali surabaya berdasarkan jenis ikan yang ditemukan dan inventarisasi problem penurunan kesehatan kali surabaya,” kata Heri, Senin (9/11/2026).
Hasil sensus tersebut, di hilir Kali Surabaya, didominasi ikan sapu-sapu atau yang dikenal pembersih kaca. Jumlahnyanya mencapai 72 persen.
“Keberadaan ikan ini menjadi indikator menurunnya kualitas air di Hilir Kali Surabaya, memasuki wilayah kota surabaya kondisi air memburuk kualitasnya karena secara fisik terlihat air yang keruh berbau amis dan banyaknya serat serat organik kertas yang muncul dari dasar sungai" ungkap heri.
Adapun jenis ikan yang ditangkap diwilayah Hilir Kali Surabaya adalah ikan jedil empat ekor, keting satu ekor, bader merah satu ekor, muraganting satu ekor, lele dua ekor, nila empat ekor, lokas satu ekor, papar empat ekor dan ikan sapu-sapu 46 ekor.
“Data ikan yang ditemukan selain dari metode menjala yaitu metode informan pemancing dengan ikan yang didapat adalah rengkik, cucut dan gatul,” jelasnya.
Dari pemantauan tim sensus ikan ditemukan sumber penurunan kualitas air kali surabaya yakni limbah domestik pemukiman bantaran yang tidak terkendalii, sampah organik dan sampah plastik tidak terkontrol karena minimnya pengawasan, limbah cair pabrik kertas yang dibuang tanpa pengolahan yang optimal, dan aktivitas industri kecil yang buang sampah dan limbah kesungai.
“Kerusakan sungai akan terus terjadi jika tidak ada kejelasan upaya pengendalian pencemaran. Kali surabaya adalah sungai strategis nasional yang kewenangannya ada di kementerian PU dan kemeneterian lingkungan hidup, minimnya aparatur penegakan hukum kedua kementerian yang ada di Jawa Timur sering kali membuat upaya-upaya pengendalian jadi molor,” pungkas dia.