Ribuan Perangkat Desa di Lamongan Tuntut Kenaikan Gaji
Lamongan, IDN Times - Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kabupaten Lamongan menuntut kenaikan gaji, sebesar Rp2 juta per bulan. Tuntutan itu disampaikan saat, mereka menggelar silahturahmi antar Jalan Kusuma Bangsa Lamongan, Rabu (27/2), siang.
Tuntutuan ini tak lepas dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan menaikkan gaji penghasilan tetap perangkat desa setara Pegawai Negeri Sipil golongan IIA. "Intinya kegiatan ini adalah menuntut kenaikan gaji perangkat desa sebesar Rp 2 juta rupiah per bulan," kata Ketua PPDI Kabupaten Lamongan, Hartono.
1. Perangkat desa di Lamongan juga mengancam akan mogok kerja
Jika tuntutan ini tidak segera direalisasikan dalam waktu dekat, erangkat desa di seluruh Kabupaten Lamongan mengancam tidak akan melayani masyarakat di desa mereka masing-masing. "Ini akan berdampak pada persiapan penyelenggaraan pemilihan umum," jelas Hartono.
2. Ancam menggelar aksi demo ke kantor bupati
Selain mengancam akan mogok kerja, perangkat-perangkat desa tersebut juga akan menggelar aksi turun jalan dan menemui langsung Bupati Lamongan Fadeli di kantornya dalam waktu dekat ini.
"Itikad kita sudah baik-baik, kami tidak langsung turun ke jalan dan hanya menggelar pertemuan dengan sejumlah perangkat desa di gedung. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kemungkinan besar kita akan turun aksi ke jalan," tegasnya.
3. Perangkat desa kecewa lantaran Bupati Lamongan tak menemui mereka
Mereka juga merasa kecewa karena Fadeli tak menemui mereka. Padahal, para pamong ini sudah menunggu sejak pagi. Fadeli tidak bisa hadir dengan alasan tengah menjalankan tugas di Kecamatan Paciran. "Kami sudah sampaikan sejak lama pemberitahuan ini kepada beliau (Bupati) tapi beliaunya tidak hadir," ungkapnya.
4. Dihadiri 3.966 lebih perangkat desa se Lamongan
Dalam pertemuan itu total jumlah perangkat desa yang hadir sebanyak 3.996 orang lebih. "Dan kami tegaskan, bahwa tuntutan kita ini saya yakin tidak ada politisasi yang mendukung pasangan calon presiden tertentu. Ini adalah murni tuntutan kita untuk kenaikan gaji," pungkas Hartono.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Saim mengaku telah mengkomunikasikan hal ini langsung ke Menteri Sekretaris Negara. Dalam komunikasi itu sudah ada kesepakatan jika perangkat desa akan disetarakan dengan (PNS) golongan IIA, sesuai janji presiden. "Sebelum saya datang di gedung ini menemui kalian semua, hal ini juga sudah saya sampaikan. Kami DPRD sebagi wakil rakyat akan mengawal proses ini hingga tuntas," katanya.
