Resmi! Mulai Pekan Depan ASN Pemprov Jatim WFH Tiap Rabu

25 Mar 2026, 09:46 WIBKota Surabaya

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat memimpin apel ASN di halaman Kantor Gubernur Jawa Timu. IDN Times/Ardiansyah Fajar.

Intinya Sih

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menetapkan kebijakan WFH setiap Rabu bagi ASN Pemprov Jatim untuk efisiensi energi dan penghematan BBM.
Kebijakan WFH dipilih dibanding WFA agar produktivitas tetap terjaga dan pegawai bekerja dari rumah dengan pengawasan keluarga.
Penerapan dimulai pekan depan, dengan ASN tetap masuk kantor Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat agar tidak menimbulkan long weekend serta menjaga layanan publik berjalan normal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim setiap hari Rabu. Kebijakan ini diambil sebagai upaya efisiensi energi, khususnya penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Keputusan tersebut disampaikan Khofifah saat Apel Pagi dan Halal Bihalal ASN Pemprov Jatim di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Rabu (25/3/2026).

Khofifah menegaskan, skema yang dipilih adalah WFH, bukan Work From Anywhere (WFA). Menurutnya, WFH dinilai lebih efektif dalam menjaga produktivitas sekaligus memastikan pegawai tetap bekerja dari rumah.

“Kalau WFA bisa di mana saja, di kafe atau tempat wisata. Tapi kalau WFH, keluarga juga bisa ikut memantau bahwa yang bersangkutan sedang bekerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya Pemprov Jatim mengkaji kemungkinan penerapan WFH pada hari Jumat. Namun opsi tersebut dibatalkan karena berpotensi memicu long weekend yang justru meningkatkan konsumsi BBM.

“Kalau Jumat berpotensi jadi long weekend. Ini bisa mendorong orang bepergian lebih jauh, sehingga penggunaan BBM malah meningkat,” jelasnya.

Berdasarkan perhitungan, rata-rata jarak tempuh ASN ke kantor mencapai sekitar 14 kilometer sekali jalan atau 28 kilometer pulang-pergi per hari. Karena itu, kebijakan WFH diharapkan mampu menekan mobilitas harian tanpa menurunkan kinerja.

Khofifah menekankan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu kinerja pemerintahan. Seluruh layanan publik, kata dia, harus tetap berjalan normal. “Produktivitas tidak boleh berkurang. Layanan publik harus berjalan 100 persen,” tegasnya.

Ia juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memantau kehadiran seluruh pegawai, baik PNS maupun PPPK, guna memastikan disiplin kerja tetap terjaga.

Rencananya, kebijakan WFH setiap Rabu ini mulai diberlakukan pada pekan depan. Dengan skema tersebut, ASN akan bekerja dari kantor pada Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, sehingga tidak memicu pola libur panjang.

“Rabu di tengah sebagai WFH, jadi tidak ada long weekend. Ini diharapkan bisa menjaga produktivitas sekaligus efisiensi energi,” pungkasnya.