Pilkada Sumenep, KPUD Usul Anggaran Rp68,3 Miliar

Anggaran Pilkada, kata Rafiqi, telah direvisi beberapa kali. Namun, dia tak merinci apakah revisi itu membuat anggaran susut atau justru bertambah. Menurut Rafiqi, revisi diperlukan untuk menyesuaikan keluarnya aturan baru dari KPU RI tentang Pilkada.

"Tapi anggaran yang direvisi tidak banyak," ujar dia.

Rafiqi menyontohkan, salah satu pos anggaran yang direvisi adalah honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Semula honor mereka dianggarkan untuk masa kerja delapan bulan. Namun kemudian masa kerja panitia ditambah menjadi 10 bulan.

Masa kerja ditambah menyesuaikan tahapan pilkada dalam aturan baru KPU RI. "Karena Pilkadanya serentak, tahapannya juga serentak, maka masa kerja panitia perlu ditambah," kata Rafiqi.

KPU berharap anggaran Pilkada Sumenep tak lagi direvisi setelah diajukan ke Pemerintah dan DPRD Sumenep. Dengan begitu, penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah bisa disahkan pada awal Oktober 2020. Rafiqi menambahkan, untuk memaksimalkan sosialisasi pelaksanaan Pilkada setentak tahun 2020, akan digelar launching secara nasional pada 23 September 2019.