Peringati Hari Buruh, Mahasiswa UNEJ Suarakan Upah Layak
Jember, IDN Times - Belasan Mahasiswa Universitas Jember yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas Ilmu Budaya menggelar aksi demontrasi memperingati hari buruh seluruh dunia atau May Day. Aksi digelar dengan melakukan teatrikal dan orasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Jember, Rabu (1/5).
1. Lindungi Hak-hak pekerja
Abdul Basit, koordinasi aksi mengatakan, para mahasiswa berupaya menyuarakan hak-hak pekerja, mulai dari persoalan masih adanya upah buruh yang belum layak, isu kekerasan seksual di dunia kerja hingga pencabutan kerja dengan sistem kontrak.
"Kami mensyukuri penetapan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional, tapi sekaligus mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang belum mampu menjamin dan melindungi hak-hak para pekerja atau buruh," kata Basit dalam keterangan tertulis.
2. Libatkan buruh dalam pembahasan upah layak
Dalam aksi, mahasiswa juga menuntut adanya keterlibatan buruh dalam pengaturan regulasi dan ketetapan standar upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Hal yang disayangkan dalam penentuan upah ini adalah penyingkiran peran buruh dalam penentuan suatu regulasi. Artinya, buruh hanya ditetapkan sebagai Instrumentun Vocale (perkakas bersuara) yang digariskan hanya sebagai mesin produksi barang-barang pasar dan tidak perlu untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan," katanya.
3. Hapus hubungan kerja kontrak
Mahasiswa juga menilai besaran upah sesuai KHL masih belum relevan dengan realitas semakin tingginya harga kebutuhan primer dan sekunder.
"Sementara upah yang diberikan tidak mampu menutup semua beban kebutuhan tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan ekonomi sudah tidak berpihak lagi kepada buruh. Pembatasan dari kebijakan ekonomi ini juga berbarengan dengan dipersempitnya kebijakan-kebijakan politis yang kemudian mempersempit ruang gerak demokrasi dari buruh," paparnya.
Persoalan lain yang disoroti mahasiswa yakni masih banyaknya sistem tenaga kerja dengan status kontrak, sehingga rentan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
4. Tuntut enam hal kepada pemerintah
Para mahasiswa menuntut enam hal kepada pemerintah terkait aksi May Day kali ini, antara lain stop mengkambing hitamkan buruh dalam setiap kasus kecelakaan kerja, kemudian stop kekerasan seksual di dunia kerja dan wujudkan ruang kerja yang aman bagi buruh perempuan.
"Selanjutnya berikan perlindungan bagi buruh migran, hapus sistem kerja kontrak, Outsourching, dan Magang. Yang terakhir cabut PP pengupahan nomor 78 tahun 2015," ujarnya.
