Kabar Baik, Gaji Ke-13 dan 14 ASN Pemkot Surabaya akan Cair
Surabaya, IDN Times - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa gaji ke-13 dan 14 untuk aparatur sipil negara (ASN) setempat segera dicairkan 100 persen. Keputusan ini diambil setelah Eri bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten Pemkot Surabaya berdiskusi panjang mengingat gaji ke-13 dan 14 memang tidak pernah cair sepenuhnya.
"Pemerintahan itu ada gaji ke-13 dan 14. Setelah tadi berdiskusi panjang dengan sekda dan para asisten, akhirnya kami sepakat bahwa gaji tersebut akan dicairkan 100 persen," kata Eri pada Jumat (31/5/2024).
1. Gaji ke-13 dan ke-14 mempertimbangkan tunjangan ASN
Sebelumnya, gaji ke-13 dan gaji ke-14 diserahkan berdasarkan gaji yang diterima serta mempertimbangkan pemberian tunjangan, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan penghasilan. Namun, semua ini ditetapkan dan ditentukan berdasarkan kemampuan daerah.
"Selama ini, gaji ke-13 dan gaji ke-14 selalu diberikan dalam kisaran 25 persen, 50 persen, dan di masa saya sudah mencapai 75 persen, dengan minimal 50 persen. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, gaji ke-13 dan gaji ke-14 harus diberikan 100 persen," tegasnya.
2. ASN harus mencapai targetnya
Eri menegaskan bahwa gaji ke-13 dan ke-14 adalah hak ASN Pemkot Surabaya, sehingga gaji tersebut harus diserahkan sepenuhnya.
Dengan dicairkannya gaji ke-13 dan ke-14, Eri berharap ASN dapat bekerja dengan sungguh-sungguh agar target-target di Pemerintahan Kota Surabaya dapat tercapai.
"Jadi, kerjanya harus gotong royong dan semua harus bekerja bersama-sama supaya bisa mencapai PAD (Pendapatan Asli Daerah) 100 persen. Kalau sudah seperti itu, maka haknya harus diberikan 100 persen juga," katanya.
3. Target PAD harus tercapai untuk membayar gaji ke-13 dan 14
Selain itu, Eri pun mengharapkan para ASN seluruhnya kerja lebih keras dalam mewujudkan pencapaian target PAD sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan begitu, gaji ke-13 dan ke-14 ASN bisa diberikan 100 persen di tahun-tahun berikutnya.
"Jangan malah dibalik, karena PAD-nya tidak cukup terus tidak diserahkan 100 persen. Kalau seperti ini, berarti sekda dan para asisten sebagai birokrasi tertinggi gagal menyatukan semua ASN Pemkot," pungkasnya.
