3 Fakta Kekayaan Suratno Ketua DPRD Magetan Tersangka Korupsi Pokir
- Ketua DPRD Magetan, Suratno, resmi jadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pokir yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Magetan.
- Laporan LHKPN menunjukkan total kekayaan bersih Suratno mencapai Rp1,036 miliar, dengan aset terbesar berupa tanah dan bangunan senilai Rp620 juta.
- Ia juga tercatat memiliki tiga mobil senilai hampir Rp500 juta serta harta bergerak dan kas tambahan, sementara publik menyoroti pembaruan laporan kekayaannya.
Magetan, IDN Times — Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suratno, tengah menjadi sorotan publik usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Selain kasus hukum yang menjeratnya, laporan harta kekayaannya juga ikut menjadi perhatian.
Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, total kekayaan bersih yang dimiliki mencapai Rp1,036 miliar. Berikut tiga fakta utama terkait harta dan profilnya:
1. Aset didominasi properti di Magetan
Sebagian besar kekayaan Suratno berasal dari tanah dan bangunan di Kabupaten Magetan dengan nilai Rp620 juta. Tercatat ada dua bidang properti yang seluruhnya merupakan hasil sendiri, menjadikan sektor ini sebagai penyumbang terbesar kekayaan.
2. Punya tiga mobil, total hampir Rp500 juta
Di sektor otomotif, Suratno memiliki tiga kendaraan dengan total nilai Rp478 juta. Koleksinya meliputi Toyota Yaris TRD 2016, Toyota Fortuner 2020, dan Isuzu Panther pick up 2006. Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp468 juta serta kas Rp130 juta.
3. Kekayaan bersih Rp1 miliar setelah dipotong utang
Total aset Suratno sebenarnya mencapai Rp1,696 miliar. Namun, ia memiliki utang sebesar Rp660 juta. Setelah dikurangi kewajiban tersebut, total kekayaan bersihnya menjadi Rp1,036 miliar.
Kasus dugaan korupsi yang menjeratnya kini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magetan. Selain Suratno, sejumlah anggota DPRD dan tenaga pendamping dewan juga turut ditetapkan sebagai tersangka.
Di tengah proses hukum yang berjalan, publik kini juga menyoroti kepatuhan pelaporan LHKPN terbaru, termasuk untuk tahun 2026 yang belum terlihat diperbarui.
