Surabaya, IDN Times – Ancaman kekeringan di Jawa Timur (Jatim) semakin meluas. Memasuki puncak musim kemarau, sebanyak 19 kabupaten/kota di Jatim kini telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Kondisi tersebut sejalan dengan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kekeringan meteorologis pada Dasarian I Agustus 2026 atau periode 1-10 Agustus. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa bahkan telah masuk zona merah atau kategori awas.
Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno mengatakan, dari 19 daerah yang menetapkan status kedaruratan, sebanyak 16 kabupaten/kota berstatus siaga darurat dan tiga lainnya tanggap darurat.
"Total 19 kabupaten/kota yang menetapkan status kedaruratan kekeringan," ujarnya dikonfirmasi, Minggu (9/8/2026).
Daerah yang mengalami bencana kekeringan yakni Kabupaten Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Kota Batu.
Dari seluruh daerah tersebut, Kabupaten Mojokerto, Lumajang, dan Situbondo telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. "Untuk Mojokerto, Lumajang, Situbondo statusnya tanggap darurat," katanya.
Menghadapi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Jatim mulai memperkuat distribusi bantuan air bersih. Salah satu daerah yang telah mendapat intervensi langsung adalah Bondowoso. BPBD Jatim mencatat sebanyak 170.000 liter air bersih atau 41 rit telah didistribusikan ke wilayah tersebut.
Sementara itu, sejumlah daerah lainnya melakukan distribusi air bersih dengan menggunakan anggaran masing-masing pemerintah daerah. "Untuk daerah lain seperti Probolinggo, Pasuruan, Bojonegoro, Bangkalan, Jember, Lumajang, Tulungagung, Mojokerto, Trenggalek, Ponorogo, Lamongan dilakukan dropping air bersih menggunakan APBD kabupaten/kota masing-masing," jelas Satriyo.
BPBD Jatim tidak hanya mengandalkan penanganan ketika krisis air terjadi. Untuk menghadapi puncak musim kemarau, telah disiapkan anggaran Rp612 juta untuk mendukung distribusi air bersih. Dengan anggaran tersebut, BPBD Jatim memperkirakan mampu melakukan hingga 867 rit distribusi air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
Logistik pendukung juga disiapkan. BPBD Jatim telah menyiagakan 50 unit tandon air, 100 tandon lipat, serta 9.600 lembar terpal.
Kesiapsiagaan tersebut sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap ancaman lain yang biasanya meningkat saat kemarau, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"BPBD Jatim juga menggelar rapat koordinasi teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan BPBD kabupaten/kota untuk menyusun strategi penanganan kekeringan sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau," pungkasnya.