Surabaya, IDN Times- Khofifah Indar Parawansa resmi bertugas sebagai Gubernur Jawa Timur sejak 14 Februari 2019 lalu. Namanya sudah tidak lagi asing di ranah politik Tanah Air. Merintis karir sebagai aktivis gender, ia kemudian berhasil menjadi anggota DPR, Menteri Sosial, dan kini berhasil menjadi gubernur perempuan pertama di Jawa Timur.

Dalam berbagai kesempatan, Khofifah berjanji untuk menjadikan Jawa Timur lebih baik lagi dengan konsep “CETTAR” (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Responsif) yang diusungnya. Dari millennial hingga kyai, semuanya dirangkul olehnya demi merealisasikan Nawa Bhakti Satya, 9 program unggulannya.

Melalui wawancara khusus bersama Khofifah, IDN Times berkesempatan untuk mengulik pondasi kebijakan Khofifah di Jawa Timur.  Penasaran gak? Yuk simak tanya jawab IDN Times bersama Gubernur Jawa Timur di bawah ini.

Bagaimana Anda merumuskan program kerja atau kebijakan untuk millennial?

Saya lebih banyak ketemu kerumununan, komunitas. Saya hunting, ya hunting digital, dengan datang di tempat anak-anak, Mas Emil juga. Saya melihat bahwa ada efektivitas penyapaan adalah kesebayaan. Kalau teman sebaya itu efektif karena mereka biasa cerita, lebih terbuka.

Kemudian, pasti kami lihat data, bahwa makin hari masyarakat makin menyerupakan diri sebagai orang kota, makin hari semakin banyak kelas menengah, makin hari makin menggelembung millennial. Jawa Timur ini termasuk provinsi pertama yang dapat bonus demografi, itu secara data ya.

Kami lihat, anak muda ini harapannya kerja, cepat kaya, cepat dapat jodoh, gitu kan. Ternyata di Jawa Timur, peta pengangguran tertinggi adalah lulusan SMK, kedua lulusan SMA. Kan peta demografisnya sudah dapat, kemudian peta kebutuhan juga sudah dapat, jadi kami lihat peta dunia, peta dunia itu gig economy, suka pindah-pindah kerja, gak suka kerja dengan kontrak jangka panjang, maka ketemulah Millennial Job Center.

 

Bagaimana nantinya Millennial Job Center akan beroperasi?

Nah, Millennial Job Center itu konsep kami. Hasil dari rembuk-rembuk akhirnya Mas Emil usul gimana kalau kita sebut Millennial Job Center, iya saya setuju, basisnya Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil).

Kenapa Bakorwil tidak berbasis Balai Latihan Kerja (BLK)? Kalau BLK itu kan gini, alat-alat ini, orang berlatih apa. Tapi kalau Bakorwil bisa saja dia kursinya itu di sana, kursinya di sana, struktur kantor pun tidak harus pakai sekat-sekat gitu kan, semua dibikin kayak semi-homey. Yang millennial muda kebetulan punya balita, bisa diajak ke situ. Bahkan, formatnya seperti kantor millennial ada kamar tidur untuk break sesaat. Apalagi kalau gig economy tidak harus di dalam (aktivitasnya). 

 

Adakah tantangan dalam merealisasikannya?

Bakorwil itu selama ini sebetulnya dulu 7 ya, eks karesidenan (daerah administratif), yang berfungsi 5. Lima itupun kami berjibaku ke Kemendagri, berjibaku ke Kemenpan, saya harus menyampaikan kepada Mendagri dan Menpan, masih Pak Asman waktu itu. Jadi saya bilang, “Pak saya ini di janji kampanye, saya bilang Millennial Job Center itu di Bakorwil, kalau Bakorwil ditutup gimana lah saya, haha”. Karena bagi saya, format BLK itu ya BLK, ini bukan Balai Latihan Kerja, bukan Balai Latihan Keterampilan, tapi secara namakan bisa membangun persepsi yang beda ya.

 

Apa yang membuat anda begitu yakin Millennial Job Center akan berhasil?

Saya juga ke teman-teman di McKinsey (perusahaan manajemen konsultan di Singapura). Jadi saya komunikasi dengan mereka, rupanya Millenial Job Center ini di Singapura lagi dapat tempat yang luar biasa.

Jadi Singapura menyiapkan anak-anak mudanya melalui kerja-kerja profesi jangka pendek gitu, gede banget anggaran di Singapura dan rasanya makin semagat saya untuk memformat ini sebagai bagian dari pintu masuk anak-anak muda untuk masuk pada dunia kerja yang tidak harus berjangka panjang gitu, kontrak-kontrak jangka pendek gitu. Yang menyambut lumayan banyak, sehingga saya berharap ini bisa berjalan, relatif tanpa APBD.

Tanpa APBD?

Ada support ya dari pihak swasta

Ini sudah diluncurkan atau belum?

Sudah cocokkan format, sudah tiga titik, InsyaAllah akan ada support

Kalau tadi data Jawa Timur kebanyakan pengangguran itu lulusan SMK dan SMA, apakah mereka bisa terserap Millennial Job Center?

Belum tentu mereka suka. Bagi mereka yang berminat saja, gak usah dipaksa, harus kayak wajib pelatihan gak juga sih. Jadi ada yang mungkin hatinya di situ, minatnya di situ, ada yang mungkin bakatnya di situ, ayo gabung.

Nah, apa program bagi mereka yang tidak berminat?

Ya kalau gak berminat mesti didorong. Mereka sebetulnya pengen ke mana? Kan tadi saya bilang, anak muda ini maunya cepat dapat kerja, cepat kaya

Jadi YouTuber?

Hahaha, cepat dapet jodoh. Nah, kalau sekarang cepat dapat kerja, kerja apa yang mereka inginkan. Kalau misalnya saya sih (lulusan) SMK atau SMA, maunya jadi petani buah, misalnya, ya punya lahan gak? Lalu ingin bertani buah apa misalnya. ya harus ada kanal-kanalnya seperti itu.

Baca Juga: Beri Motivasi Peserta UNBK, Khofifah: Yang Mau Menikah Nanti Saja

Masih tentang anak muda. Apa program deradikalisasi supaya anak muda tidak terpapar paham-paham ekstrem?

Sebetulnya bukan deradikalisasi. Saya lebih mengajak memformat mereka membangun karakter nasionalisme, karakter kebangsaan. Jadi masih ada perspektif yang agak kurang positif terhadap penerimaan makna deradikalisasi, karena ada yang kemudian menyebut deradikalisasi itu kok kayak de-Islamisasi gitu.

Jadi saya lebih senang mengajak untuk mengambil format terminologi yang kira-kira lebih mengajak kita masuk kepada dunia yang menjadi kebutuhan dasar, betapa kita ini dipersatukan oleh Indonesia

Apakah itu akan efektif?

Kita bukan dipersatukan oleh agama. Indonesialah yang menjadikan kita kemudian mereduksi ego-ego itu, ego kedaerahan, ego keagamaan, mungkin ada kultur dan subkultur gitu ya, ego kemargaan, marga A marga B gitu.

Kita ini sebetulnya dipersatukan oleh Indonesia dan atas nama Indonesia. Kalau atas nama Merah-Putih, saya rasa kita kemudian lebih mudah bergandengan tangan, kita mudah berpelukan, kita mudah memberikan penerimaan yang satu dengan yang lain. Kenapa tidak nilai positif itu yang kita bangun?

Kita tahu Surabaya belum lama habis diserang oleh teroris, bagaimana anda sendiri melihat fenomena radikalisme?

Saya di  banyak forum menyampaikan, ini loh surveinya UIN Syarif Hidayatullah, ini loh surveinya LIPI, ini loh suverinya Alvara. Saya menyampaikan, betapa cukup banyak millennial yang berpotensi terpapar radikalisme.

Anak SMP-SMA di 34 provinsi, kata UIN Syarif Hidayatullah itu melakukan survei. Hasilnya, 30 persen rata-rata tidak ingin toleransi, toleransi antaragama terutama. 

Media juga penting sih?

Iya, strong partner

 

IDN Research Institute merilis Indonesia Millennials Report 2019. Salah satu hasilnya itu 19,5 persen millennial menyatakan Indonesia lebih ideal menjadi Negara Khilafah ketimbang NKRI. Apakah Ibu Gubernur melihat kecenderungan ini di Jawa Timur?

Enggak sih. Jadi so far saya melihat ada di antara mereka itu yang mungkin kulitnya, tapi ketika diajak lebih dalam sebetulnya gak sampai ke arah sana. Tapi harus dilihat bahwa usia-usia remaja, teenager, itu adalah usia mencari identitas.

Ketika dalam proses pencarian identitas, ternyata komunikasi-komunikasi mereka memberikan format pemikiran, yang mungkin dia terus berinteraksi dengan pikiran yang satu ke pikiran yang lain. Jadi interaksi pemikiran itu, terutama mereka lakukan secara digital, bukan interaksi pemikiran yang mereka bisa dapatkan pencerahan dan jawaban dan bisa berdebat.

Ini lebih sebagai one way communication begitu, bukan two way traffic communication. Mereka hanya bertemu di dunia maya gitu. Lalu dibombardirlah dengan ide-ide, pikiran atau dibombardir dengan seuatu yang ternyata menggelitik pola pikir mereka.

 

Bagaimana cara menanganinya?

Menurut saya harus lebih banyak interaksi dibangun, oleh guru. Guru sangat didengar dengan anak-anak, orang tua belum tentu care karena sibuk misalnya. Jadi, dari berbagai kemajuan teknologi IT, maka tetap harus diikuti oleh komunikasi-komunikasi secara langsung.       

Masuk ke isu perempuan, karena Anda masih Ketua PP Muslimat NU dan aktivis gender equality. Bagaimana anda mengarusutamakan gender dalam semua program di Jawa Timur?

Itu mah udah cerita lama ya. Sekarang perempuan kurang apa? Ruang publik yang dibuka untuk perempuan Indonesia. Saya rasa mereka (perempuan) juga gak suka diproteksi-proteksi begitu.

Jadi sekarang bagaimana saling meningkatkan kualitas perempuan. Sekarang ini semua sudah merit system, yang berkualitas yang mempunyai peluang untuk bisa maju di lini manapun. Jadi kalau soal gender mainstreaming, terutama gender budgeting, saya lebih mengajak teman-teman yang ada di di DPR, DPRD, ayo kita pilah masing-masing, karena by sistem itu ruangnya sudah sangat terbuka. Kalau sudah seperti itu, ayo sisir kembali, ada gak yang masih diskriminatif. 

 

Angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur masih lumayan tinggi. Bagaimana anda melihat fenomena tersebut?

Mungkin nikah dini usia ya. Nikah dini usia memang tertinggi di Jawa Timur. saya sempat ketemu dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, beberapa Ketua PA Kabupaten juga saya ajak. Saya sampaikan, “gimana supaya kita bisa menyisir nikah dini usia? Karena mereka (yang menikah dini) punya banyak kasus dispensasi pernikahan (Diska). 

Banyak perempuan yang minta disepensasi karena mau menikah sebelum usia 16 tahun. Lalu 80 persen katanya dari diska itu memang mereka sudah hamil gitu. Jadi, kalau sudah hamil begitu, gak mungkin gak diberi dispensasi. Ini masalahnya bisa lebih berat lagi. Itulah yang kemudian mejadi penyebab antara lain tingginya perceraian di Jawa Timur.

 

Adakah spesifik daerahnya?

Ada, tertinggi di Malang, ada spesifik kecamatannya. Yang kedua di Banyuwangi, spesifik kecamatannya juga ada. Kami melihat ada titik-titik di mana ada kemiskinan, lalu nikah dini usia, lalu Indeks Pembangunan Manusia IPM. 

 

Baca Juga: Khofifah Beberkan Sebab Tingginya Kekerasan Perempuan di Jatim

Beralih ke isu pendidikan, kabarnya Anda akan menggratiskan SMA dan SMK. Realisasinya akan seperti apa nanti?

Juli inilah yang kelas 1 SMA dan SMK. Kalau negeri sudah full ya gratis plus seragam. Tapi yang swasta ada bantuan SPP. Kalau SMA setahun dapat bantuan Rp1,4 juta, kalau SMK Rp1,6 juta.

Harapannya adalah IPM Jawa Timur terdongkrak. Banyak sekali orang kaget ketika kampanye saya bilang, IPM jawa timur ini terendah se-Jawa.

Setelah mereka kaget, gantian saya yang kaget. Loh, jadi selama ini bagaimana? Jadi selama ini gak sempat terbaca. Gak mungkin ketika cerita daya saing lalu kita gak cerita kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), kita gak cerita human development index. Itu kan prasyarat. 

Apa pengaruhnya IPM terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi?

 

Cerita daya saing terus kualitas SDM-nya gak diitung, lalu atas dasar apa perencanaan pembangunan itu dilakukan? Saya mengajak kita untuk “ayo kita berpijak di bumi”. Mari kita lihat bahwa Jawa Timur ini IPM-nya nomor 15 secara nasional. Jadi di bawah 5 item, di bawah rata-rata nasional, 5 provinsi di bawah rata-rata nasional terendah se-Jawa. Ya ini realitasnya supaya kita kemudian membuat perencanaan. Cerita 4.0 lah, cerita kualitas SDM lah, cerita daya saing ayo. Ketika kita cerita daya saing, mari kita lihat kenapa pengangguran tertinggi di SMK. Oh rupanya 55 persen SMK itu gak ada lab-nya. 55 persen SMK gak ada BLK-nya.

 

Apa solusi yang anda tawarkan untuk meningkatkan IPM, lebih khusus terkait tingginya pengangguran lulusan SMK dan SMA di Jawa Timur?

Saya minta ayo Mas Emil kita bikin tim. Tugas kami adalah melakukan navigasi program, karena kami sedang meniatkan sebagai navigasi program, ayo kita berbenah-berbenah.

Dari situ, kemudian kami melihat ternyata 55 persen SMK itu gak ada lab-nya, ternyata mereka gak ada BLK-nya, pantesan tertinggi pengangguran lulusan SMK. Ayo kita hitung, gak nutut APBD Provinsi kalau per-SMK harus punya BLK atau lab. Maka dihitung-hitung, sudah kita aja yang bikin SMK itu, SMK Pengampu gitu. Pengampu ini apa? SMK yang bisa menjadi referensi dari jurusan yang serumpun, jurusan serumpun di sini BLK-nya. Jadi 4-5 SMK, satu SMK Pengampu, jadi kira-kira bgitu. Maka kalau saya ketemu, Dubes A, Dubes B, Dubes C, selalu yang saya masukkan, bisa gak kita dapat vocational training.

 

Ibu Khofifah dari aktivis, kemudian DPR, kemudian menteri, sekarang gubernur. Pelajaran leadership apa buat milenial nih yang bisa di-share?

 

Ehhmm, milenial, begini. Kadang-kadang ego itu berseiring dengan kearifan. Bagaimana sesungguhnya kita bisa membangun satu kesepahaman di antara perbedaan-perbedaan dan kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak semua terakomodir. Maka rumusnya Gus Dur, be yourself and do the best. Be yourself, jadi gak usah kita kemudian mimpinya ketinggian gitu karena kita ingin diri kita mnejadi sesuatu atau seseorang, terus kadang kita gak ngukur waktu.

Ada pesan khusus dari Ibu Gubernur?

Kerja keras itu harus berseiring dengan bersyukur loh. Antara kerja keras, bersyukur, dan capaian, itu jadi tugas kita berusaha. Bahwa sukses itu akan Allah kasih kapan, itu memang wilayahnya gusti Allah

Apakah termasuk wilayah gusti Allah, akan menerima atau tidak, beberapa pihak yang ingin mencalonkan anda jadi Ketua Umum PPP?

Eh, hahaha. Itu ada jalan. Kita mau masuk jalan itu atau tidak. Jadi itu kan jalan pilihan.

Sejauh ini ambil jalan itu?

Tidak, saya mau sudah ini aja, mau fokus dulu

 

Baca Juga: Saat Khofifah Menyanyikan Lagu "Terus Berlari" Milik Dewi Yull