2. Diduga Dinas Pendidikan Jatim kirim kain ke sekolah

Foto kwitansi pembelian seragam di SMAN 1 Kedungwaru yang viral. IDN Times/ istimewa

Salah seorang sumber lain bahkan menceritakan, kalau harga seragam untuk tingkat SMAN dan SMKN di seluruh Jawa Timur relatif sama semua. Hal itu kata dia, dikarenakan pihak sekolah mendapatkan kiriman kain dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pihak sekolah diminta menjualkan kain tersebut kepada siswa baru. Harganya juga sudah ditentukan sehingga sekolah hanya menjualkan saja.

"Bentuknya masih gelondongan, pihak sekolah yang memotong kain sesuai kebutuhan siswa," terangnya.

Baca Juga: Ombudsman Ungkap Manipulasi Alamat PPDB di SMA Surabaya

3. Harga sudah dipatok dari Diknas Provinsi Jawa Timur

Aktivitas siswa SMKN 1 Kedungwaru. IDN Times/ Bramanta Pamungkas

Menurut keterangan sumber IDN Times lainnya, pola seperti ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Setiap tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengirimkan kain ke semua sekolah yang sudah dipatok harganya. Pihak sekolah hanya bisa menaikkan harga untuk keperluan pemotongan kain. Terdapat beberapa sekolah yang memasukkan biaya jahit seragam dalam paket pembelian seragam.

"Setiap sekolah berbeda, ada yang kain saja ada juga yang sudah jadi seragam, kalau harganya lebih mahal biasanya sudah dalam bentuk seragam," tuturnya.

4. Kepala sekolah tak berani menolak

Aktivitas siswa SMKN 1 Kedungwaru. IDN Times/ Bramanta Pamungkas

Hal senada juga diungkap seorang sumber yang pernah menjadi komite sekolah. Menurutnya praktik ini selalu terjadi di tahun ajaran baru. Pihak sekolah tidak berani menolak kiriman kain dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur karena juga ingin mengamankan posisinya. Mereka takut jika tidak menurut posisinya sebagai kepala sekolah bisa diganti. "Kepala sekolah yang akhirnya repot, mereka tidak mau menanggung risiko," katanya.

5. Komisi E DPRD Jatim lakukan investigasi kumpulkan bukti permainan seragam

Ilustrasi penyelidikan. (Pixabay.com/geralt)

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi mendapat temuan kalau mulanya memang seragam diwajibkan beli dari koperasi sekolah. Namun, baru-baru ini dibantah oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim hal itu tidak wajib.

"Tapi kan kemudian masyarakat tidak punya pilihan lain, karena warnanya harus sama. Bahkan mungkin seratnya sama," ujarnya kepada IDN Times, Senin (24/7/2023).

Mathur menduga, ada satu produsen yang memasok kain seragam ini. "Produsen gak mungkin datang ke sekolah kalau gak pamitan ke dinas provinsi (Dindik Jatim). Kan begitu logikanya," kata dia. Parahnya, Mathur mengamini kalau temuan maupun laporan yang masuk ke dirinya, total harga seragam sekolah dibanderol Rp2 juta lebih.

Mathur pun tergugah untuk meneliti kain seragam sekolah yang diduga kuat dipasok oleh satu produsen yang sudah ditunjuk oleh Dindik Jatim. "Saya lagi pasang sayembara di medsos saya, nanti akan ganti uang seragam sekolah siswa satu per sekolah. Saya butuh 10 sekolah berbeda," kata dia.

Nantinya, sambung Mathur, sampel kain yang didapatnya itu akan dibawa ke laboratorium untuk diuji. Dia pengin tahu serat atau bahan kain itu apakah dari satu produsen yang sama. "Saya mencurigai ada oknum yang bermain di Dinas Pendidikan Jatim, tapi gak mungkin kepala yang sekarang. Ini ada komplotan di dalam yang memainkan bisnis ini," beber dia.

Saat ini, Mathur berfokus menyiapkan seluruh bukti yang ada. Baik itu sampel kain maupun hasil uji laboratorium kain. Termasuk aduan atau laporan yang sudah diterimanya. Bukti ini akan dibawa dalam rapat dengar pendapat atau hiring dengan Dindik Jatim dalam waktu dekat.

6. Kadindik Jatim terjunkan tim khusus merespons keluahan masyarakat

Kepala Dinas Pendidikan Jawa TImur Aries Agung Paewai. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Dikonfirmasi terpisah oleh IDN Times, Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai mengakui telah mendengar adanya seragam sekolah yang dibanderol hingga Rp2 juta lebih. Pihaknya pun menerjunkan tim khusus untuk mengidentifikasi laporan.

Terkait diwajibkannya wali murid untuk membeli seragam di koperasi sekolah, Aries menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan instruksi tersebut. Dia juga mengklaim kalau Dindik Jatim tidak pernah ikut menentukan harga seragam.

"Dinas Pendidikan sudah menegaskan bahwa siswa dan orang tua siswa bebas membeli seragam di mana saja yamg meraka inginkan bahkan tidak belipun tidak apa-apa bisa menggunakan pakaian sekolah yang masih layak kalau tidak mampu," tegasnya.

Aries menegaskan bahwa seragam sekolah bukan menjadi ranah Dindik Jatim. Lebih detail, Dindik Jatim hanya mengatur soal kebijakan dan program untuk peningkatan kualitas pendidikan.

"Tidak pernah Dinas Pendidikan menentukan terkait harga kain seragam apalagi menentukan kain seragam. Kami tidak mengurus," tegas dia.

"Terkait seragam sekolah itu bukan ranah dinas pendidikan. Kami mengatur terkait pendidikan dan sekolah. Sedangkan seragam itu menjadi kewenangan siswa dan orang tua siswa," imbuh Aries.

Jika ada tuduhan, lanjut Aries, pihaknya meminta masyarakat untuk melampirkan buktinya, dan akan segera ditindak jika ada oknum Dindik Jatim yang melakukan itu. Mengingat hal tersebut bukan menjadi kewenangan Dindik Jatim.

"Sudah saya tekankan kami akan identifikasi langsung. Kalau benar maka kepala sekolah dan yang terlibat kami evaluasi bahkan kami akan berikan sanksi," pungkas dia.

Tim penulis: Bramanta Pamungkas, Ardiansyah Fajar. 

Baca Juga: Kadindik Jatim Tegaskan Siswa Tak Perlu Beli Seragam Jika Harga Mahal