2. Salah satu pengaduan soal kecurangan manipulasi alamat

Laman PPDB Dindik Jatim

Ombudsman uga menerima pengaduan kecurangan manipulasi data alamat saat input di sistem PPDB. Calon peserta didik tersebut menginput alamat yang dekat dengan sekolah dan tidak sesuai dengan KK. 

"Dia memanipulasi tidak sesuai data di KK. Dia memilih yang lebih dekat, Sehingga, calon peserta didik lain yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah dan datanya sesuai pun tergeser," ungkap Agus. 

Hal tersebut terjadi di salah satu SMA Negeri di Kota Surabaya. hampir 30 persen siswa baru yang diterima telah melakukan kecurangan. 

"Yang menyiasati titik (alamat) hampir 30 persen (siswa di salah satu SMA) banyak. Saya curiga itu ada aktornya, itu ada yang memobilisasi," terang dia. 

Ombusman juga turun ke lapangan untuk memverifikasi alamat calon peserta. Ternyata benar, Ombudsman mendapati salah satu pemilik alamat tidak kenal dengan nama calon peserta didik. 

"Kami turun ke lapangan sesuai dengan alamat yang tertera, setelah kita cek ternyata orang yang punya alamat sesungguhnya itu mereka tidak tahu menahu dan tidak kenal dengan siswa yang lolos dan mengklaim alamat di situ," jelas dia. 

Pihaknya menduga, kecurangan ini terjadi karena peseta didik mengira alamat pada PPDB tidak akan dilakukan verifikasi dengan alamat di KK oleh panitia. Sehingga mereka pun melakukan manipulasi itu. 

"Kemarin Ombudsman mewawancarai siswa yang lolos, dia menentukan titik dekat dengan sekolah, dia mengakui tidak sesuai alamat di KK," jelas dia. 

Agus pun tak melakukan banyak hal terkait temuan ini. Pihaknya hanya menyampaikan kepada kepala daerah evaluasi apa yang harus dilakuka. Salah satu rekomendasinya adalah mengadakan waktu sanggah untuk memfasilitasi wali murid yang tidak terima dengan proses PPDB Zonasi. 

"Kami tidak melakukan pemeriksaan, hanya mengecek di lapangan. Kita akan sampaikan temuan. Karena sudah MPLS, kami hanya menyampaikan perubahan sistem harus ada masa sanggah, untuk protes. Sudah lah untuk tahun ini dibiarkan seperti itu. Kalau tahun depan harus ada perubahan secara sistemik," pungkasnya. 

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Gali Indikasi Kecurangan PPDB 

3. Dindik tak pernah terima laporan kecurangan PPDB

Penjabat Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewae mengatakan, belum menerima laporan kecurangan. Apalagi PPDB dilakukan berdasarkan sistem yang sudah ada. 

"Kecurangan yang seperti apa, semua by sistem, ayo dong ini kan PPDB sudah ditutup, semua saling menghormati. Kalau ada satua dua tidak lulus itu kan memang proses," ujarnya ditemui di Dyandra Convention Center, Jumat (21/7/2023). 

Ditanya apakah akan ada evaluasi, ia mengatakan setiap tahun PPDB telah dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan masalah paling besar yang ada pada sistem tersebut dan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan. 

"Kalau permasalahannya adalah zonasi, kita akan kordinasi dengan Kementrian, yang menentukan masalah zonasi adalah kementrian, mungkin Bupati Wali Kota punya permasalahan yang sama, ya sama-sama kita konsultasi sehingga meminimalisir masalah PPDB," pungkas dia.