Surabaya, IDN Times - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB ) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah ditutup dan peserta didik sudah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Meski begitu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan masih akan menggali indikasi kecurangan PPDB. 

Eri mengatakan, sejauh ini belum ada laporan kecurangan PPDB di Surabaya. Yang ada hanya siswa pindah KK agar dapat sekolah di sekolah terdekat, namun itu tak masalah sebab sesuai peraturan yang ada, kepindahan KK dibolehkan asal satu tahun sebelum PPDB berlangsung. 

"Belum ada kecurangan, ya tadi itu seperti pak itu kok tidak warga Surabaya loh sudah kita sepakati, dia setahun tinggal di alamat itu," ujar Eri ditemui usai salah Jumat (21/7/2023). 

Eri juga memastikan tak ada sekolah negeri di Surabaya yang menerima murid saat PPDB ditutup. Tetapi, siswa bisa mengisi kekosongan pagu bila ada peserta didik yang mengundurkan diri. 

"Ketika ada anak yang mengundurkan diri, ketika ada yang berpindah, otomatis dia bisa mengisi," ungkap dia. 

Namun, jika ada sekolah yang membuka pendaftaran siswa baru di luar dari prosedur PPDB ia akan menindak tegas kepala sekolah, bahkan akan mencopot kepala sekolah tersebut. Termasuk sekolah yang menambah kelas di luar dari pagu yang ada. 

"Kalau ada itu pasti akan berikan sanksi. Sanksi kepala sekolah kena dampak. Bisa jadi pencopotan, Kalau PNS ada tahapan diepriksa kalau dia ada kesalah diperiksa di inspektorat," tegasnya. 

Pihaknya telah meminta kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk melakukan penyelidikan tentang kecurangan PPDB. "Sudah saya minta ke Dinas Pendidikan untuk melihat ini (indikasi kecurangan)," pungkas dia.  

Seperti diberitakan sebelumnya, Kordinator Majelis Kordinator Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta, Erwin Darmogo mengatakan, dari 262 sekolah swasta di Surabaya, hanya 10 persen di antaranya yang kebanjiran murid, sisanya yakni 90 persen sekolah di Surabaya kekurangan murid. Hal ini karena banyak siswa yang sudah mendaftar di swasta kemudian menarik lagi berkasnya karena diterima di sekolah negeri, padahal pengumuman PPDB ditutup.

"Yang jadi masalah, ketika PPDB ditutup anak tersebut mendaftar di swasta kemudian ditarik ke negeri untuk pemenuhan pagu, ini tidak benar, karena sudah selesai," ujarnya. 

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi