Belum Genap Sebulan, Puluhan Anggota DPRD Tulungagung Gadaikan SK

Tulungagung, IDN Times - Belum genap sebulan dilantik, puluhan anggota DPRD Tulungagung diketahui telah menggadaikan SK nya. Mereka menggadaikan SK tersebut ke sejumlah bank. Nilai pinjaman anggota DPRD tersebut bervariasi antara Rp 500 juta hingga Rp700 juta. Belum diketahui pasti alasan mereka menggadaikan SK ini. Namun kuat dugaan untuk menutupi utang yang digunakan saat suksesi pemenangan lalu.

Sekwan DPRD Tulungagung, Sudarmaji mengatakan SK anggota DPRD tersebut telah diserahkan usai pelantikan. Saat ini diketahui ada beberapa anggota DPRD yang telah menggadaikan SK tersebut.

Sudarmaji mengaku tidak tahu jumlah pasti anggota DPRD yang menggadaikan. Menurutnya tidak ada 50 persen anggota DPRD yang menggadaikan SK nya. "Sekitar 20an lah, tidak banyak tidak sampai setengahnya," ujarnya, Selasa (10/09/2024).

Sudarmaji mengaku tidak tahu pasti alasan para anggota legistalif ini menggadaikan SK nya. Menurutnya hal tersebut merupakan ranah pribadi setiap anggota dewan. Terkait besaran pinjaman yang diajukan nominalnya tidak sama. Mulai Rp500 juta hingga Rp700 juta.

"Peminjaman dilakukan di beberapa bank, tidak hanya di satu bank saja," tuturnya.

Saat dikonfirmasi terkait pembayaran pinjaman tersebut, Sudarmaji menerangkan itu merupakan urusan pribadi tiap anggota dewan. Pembayaran dilakukan secara pribadi dan tidak menggunakan sistem potong gaji. Menurutnya tidak semua anggota dewan mengajukan pinjaman di tahun pertama menjabat. "Ada juga nanti di tahun kedua atau ketiga," pungkasnya.

Tak hanya di Tulungagung, di beberapa daerah, termasuk anggota DPRD Jawa Timur juga ramai-ramai menggadaikan SK mereka. Anggota DPRD Jatim Periode 2019 - 2024, Mathur Husyairi mengungkap bahwa fenomena gadai SK ini selalu ada di lingkungan legislatif. Baik itu mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional atau pusat. Maklum, nilai yang ditawarkan oleh lembaga peminjam pun menggiurkan.

"Ada (fenomena gadai SK waktu saya masih menjabat) sama saja. Di DPRD Jatim ada, DPR RI juga sama. Ini nasional," ujarnya kepada IDN Times, Selasa (10/9/2024).

"Kalau nilainya tergantung tingkatan. Di kabupaten/kota kalau di-full-kan nol gajinya satu bulan habis paling kemampuannya di angka Rp1,5 miliar dari take home pay. Kalau di DPR Jatim di Rp,2,4 - Rp2,5 miliar," tambah Mathur. 

Baca Juga: Gadai SK DPRD Jatim: Laku Keras Buat Tutup Mahalnya Biaya Politik