DPR Melawan Putusan MK, Tanda Matinya Demokrasi 

2. Pemerintah harus menjalankan putusan MK

Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah (Puskod) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung ini menambahkan, sikap DPR RI yang menganulir PMK No. 60 dan mensahkan RUU Pilkada dengan dasar putusan MA membawa negara ke Parlemen power dan bukan presidential power lagi. Seharusnya Pemerintah dalam hal ini langsung menjalankan putusan MK.

Sebab, putusan MK bersifat erga omnes dan dengan DPR hanya sebatas konsultasi informatif saja. "Sebaliknya KPU ke DPR bukan konsultasi advise yang meminta saran untuk menggunakan putusan MK apa MA sebagai dasar PKPU tentang pencalonan calon kepala daerah," terangnya.