Operasional Bandara Dhoho Diharap 13 Daerah Kecipratan

Surabaya, IDN Times – Bandara Dhoho Kediri baru beroperasi lagi, tetapi perdebatan soal siapa yang paling diuntungkan justru semakin mengemuka. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, memperingatkan bahwa tanpa strategi terpadu lintas daerah, bandara baru itu hanya akan menjadi 'magnet tunggal' untuk Kediri dan Trenggalek. Padahal peluang ekonomi jauh lebih luas dari itu.

Khusnul menegaskan bahwa 13 kabupaten/kota di selatan–barat Jatim seharusnya menjadi satu kawasan ekonomi dan pariwisata terpadu, bukan bekerja dalam “pulau-pulau kecil” yang bergerak sendiri-sendiri.

"Jangan parsial. Jangan hanya Kediri–Trenggalek. Harapannya semua 13 kabupaten/kota duduk bersama dan difasilitasi Pemprov. Kita harus mampu menciptakan peluang investor dan menarik penikmat wisata,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, setiap daerah memiliki kekuatan khas. Mulai dari seni, budaya, alam, hingga sejarah yang jika disatukan bisa membentuk poros wisata selatan Jatim. Namun hingga kini, ia menilai belum ada “peta jalan bersama” yang bisa memastikan wisatawan yang mendarat di Dhoho menyebar ke daerah lainnya.

Khusnul memberi contoh konkret: festival besar seperti Tari 1.000 Barong Kediri dahulu sempat menjadi sorotan nasional, tetapi kini tidak lagi memiliki keberlanjutan. “Keberlanjutannya belum ada. Ini seharusnya jadi festival budaya yang konsisten tiap tahun,” kritiknya.

Ia juga menyoroti potensi spiritual Pamoksan Sri Aji Joyoboyo yang menurutnya bisa dikembangkan menjadi kampung budaya terintegrasi, lengkap dengan kerajinan, edukasi sejarah, hingga atraksi wisata berbasis kearifan lokal. Namun semua itu membutuhkan koordinasi lintas daerah agar wisatawan tidak hanya berhenti di satu titik.

Dengan semakin tingginya mobilitas dari dan menuju Bandara Dhoho, Khusnul menilai ini adalah momentum terbaik untuk membangun kalender event regional, paket wisata lintas kota, serta strategi investasi yang menyatukan Kediri, Blitar, Tulungagung, Pacitan, Nganjuk, hingga Trenggalek.

"Pemprov harus mengoptimalkan kehadiran Bandara Dhoho. Ini bukan hanya soal transportasi, tapi gerbang ekonomi dan budaya bagi 13 kabupaten/kota,” tegasnya.

Ia mendesak Pemprov Jatim segera memfasilitasi pertemuan besar antara para kepala daerah untuk menyusun strategi bersama. Tanpa itu, menurutnya, Bandara Dhoho berisiko hanya menjadi infrastruktur megah tanpa efek berantai bagi kawasan sekitarnya.

"Jangan sampai wisatawan hanya datang, lalu pulang, tanpa meninggalkan dampak ekonomi yang merata," pungkasnya.