Surabaya, IDN Times - Kabar soal Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke-13 dan ke-14 atau tunjangan hari raya (THR) yang belum cair mendapat respons dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Pemprov menyiapkan skema tambahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 14 bulan sebagai alternatif untuk membantu kesejahteraan guru. Namun, besaran tambahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono menjelaskan bahwa secara regulasi, TPG merupakan program yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan APBD. Karena itu, Pemprov Jatim tidak bisa menganggarkan pembayaran TPG melalui APBD.
Adhy menyebut pihaknya telah berkirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, untuk meminta kejelasan terkait mekanisme penganggaran tersebut.
“Bahwa hasil kita bersurat kepada Kemendagri, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, bahwa nomenklatur TPG dan alokasi adalah produknya APBN ya, tidak bisa kita mengalokasikan bentuknya TPG dari APBD, karena di SIPD tidak ada menu itu,” ujarnya.
Sebagai jalan keluar, Pemprov Jatim bersama DPRD merancang skema TPP selama 14 bulan. Skema ini disebut menjadi alternatif pemberian tambahan penghasilan bagi guru, dengan mengacu pada kebijakan serupa yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.
“Pemerintah provinsi memberikan perhatian, tetap berupa tambahan TPP di luar TPG sesuai dengan kemampuan. Kita menggunakan TPP selama 14 bulan, tetapi dengan kemampuan yang ada,” ujarnya.
Meski begitu, Adhy mengakui kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan. Artinya, tambahan TPP tersebut tidak bisa diberikan tanpa mempertimbangkan kondisi APBD. Pemprov akan mengalokasikannya secara terbatas sesuai ketersediaan anggaran.
“Tentu kita sangat terbatas ya, tetapi paling tidak ya, kita samalah memberikan perhatian seperti halnya Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah itu,” katanya.
Di sisi lain, Adhy juga menjelaskan arah belanja APBD Jatim 2027 yang lebih banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, alokasi pendidikan telah melampaui ketentuan mandatory spending atau belanja wajib sebesar 20 persen.
“Kemudian kesehatan juga demikian, walaupun tidak ada mandatory 10 persen sudah melebihi, jadi hampir 15 persen ya,” pungkasnya.