Surabaya, IDN Times - Nasib para manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur (Jatim) masih menggantung. Meski telah mendapatkan pelatihan, termasuk pembekalan kemiliteran, mereka belum dapat menjalankan tugas karena sebagian besar gerai KDKMP masih menunggu proses verifikasi dan validasi (verval).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endy Alim Abdi Nusa mengatakan kunci pengoperasian KDKMP saat ini berada pada proses verval. Jatim mendapat target memverifikasi dan memvalidasi 4.099 gerai yang telah dibangun dari sekitar 5.000 gerai yang tersedia.
“Manajer itu kan kemarin sudah dilatih kemiliteran. Cuma persoalannya mau ditempatkan ke mana kalau gerainya belum beroperasi?” ujarnya, Selasa (22/9/2026).
Endy bilang, manajer baru dapat menjalankan perannya setelah gerai dinyatakan siap beroperasi. Setelah verval selesai, hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk menentukan koperasi yang dapat dioperasionalkan.
“Memang kuncinya itu ada di validasi ini. Dari validasi ini kan diserahkan kepada pengurus desa, ex-officio kepala desa pengawasnya, kepada ketua KDKMP-nya. Setelah itu kan mau jalan, di sana baru peran manajer keluar,” katanya.
Saat ditanya aktivitas para manajer selama menunggu gerai beroperasi, Endy mengakui hingga kini belum ada tugas operasional yang dijalankan. “Enggak ada sampai sekarang,” bebernya.
Endy menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah mengejar proses verval sesuai target yang diberikan pemerintah pusat. Dari sekitar 5.000 gerai KDKMP yang telah dibangun di Jatim, sebanyak 4.099 menjadi sasaran verval.
Proses tersebut dilakukan oleh tim verval kabupaten/kota yang melibatkan sejumlah perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMPTSP, serta Inspektorat. Tim akan mendatangi lokasi untuk melihat langsung kondisi bangunan dan kelengkapan gerai.
Namun, Endy menegaskan tim daerah hanya bertugas melakukan verifikasi kondisi berdasarkan pengamatan di lapangan. Tanggung jawab pembangunan dan pelaksanaan sebelumnya tetap berada pada pihak yang ditugaskan, termasuk Agrinas dan TNI.
“Yang perlu digarisbawahi bahwa kita tidak punya tanggung jawab, artinya tidak melepaskan tanggung jawab pelaksana. Waktu itu kan Agrinas dan TNI,” tegasnya.
Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, sebanyak 26 daerah telah memiliki surat keputusan (SK) tim verval. Namun, sebagian SK masih berproses di tingkat kepala daerah maupun bagian hukum. Pemprov Jatim mendorong percepatan agar tim dapat segera turun ke lapangan.
Endy mengatakan proses verval diharapkan segera tuntas sehingga KDKMP dapat mulai beroperasi setelah target waktu yang diarahkan pemerintah pusat. Secara nasional, pemerintah menargetkan sekitar 14.000 koperasi yang telah terverifikasi dapat mulai beroperasi.
Jatim menjadi salah satu daerah dengan porsi terbesar karena memiliki jumlah desa dan kelurahan yang banyak. Selain proses verval, kondisi kelengkapan sarana KDKMP juga beragam. Sebagian daerah telah menerima kendaraan operasional, sementara sejumlah lainnya masih menunggu kelengkapan seperti kendaraan roda tiga.
Untuk mendukung proses verval, Jatim mendapatkan dana dekonsentrasi sekitar Rp61 miliar dari Kementerian Koperasi. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk kebutuhan operasional pengecekan dan honor tim verval.
Sementara itu, pembiayaan manajer KDKMP berbeda dengan tim verval daerah. Endy menyebut gaji manajer KDKMP bersumber langsung dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bukan dari dana dekonsentrasi yang diterima Dinas Koperasi dan UKM Jatim.
Maka, keberadaan manajer yang telah dipersiapkan belum otomatis membuat koperasi berjalan. Mereka masih menunggu satu tahapan penting, gerai dinyatakan siap melalui proses verifikasi dan validasi. “Setelah itu harapannya beroperasi, koperasi ini manajer itu bisa melakukan tugasnya,” pungkas Endy.