Surabaya, IDN Times - Sebanyak 11 orang diperiksa terkait dugaan pencurian bahan bakar minyak (BBM) solar bersubdisi dari truk samph milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya. Praktik itu telah berlangsung selama puluhan tahun.
Dua orang sopir truk ditangkap dan telah menjalani proses pemeriksaan. Pemerintah Kota Surabaya juga memeriksa sejumlah orang yang diduga terlibat dalam praktek tersebut.
Kepala DLH Surabaya, M Fikser mengatakan, hasil pemeriksaan internal menunjukkan dugaan pengalihan solar subsidi tidak hanya dilakukan oleh dua pengemudi yang tertangkap tangan. Dari pemeriksaan awal terhadap keduanya, muncul penyebutan 11 nama lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik tersebut.
“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ungkap Fikser.
Ia menjelaskan, praktik tersebut dilakukan dengan memindahkan solar dari tangki kendaraan pengangkut sampah ke dalam galon untuk kemudian dijual kepada penadah. BBM tersebut berasal dari alokasi subsidi bagi armada pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).
Berdasarkan informasi yang diperoleh DLH, solar yang dialihkan tersebut diduga dijual kembali kepada pihak lain, termasuk petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mesin diesel. Lokasi transaksi berada di sekitar kawasan TPS, sedangkan pihak yang diduga menjadi penadah tinggal di luar kawasan tersebut.
“Penadah ini informasinya jual sama para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lain,” katanya.
Berdasarkan pengakuan awal dua pengemudi yang tertangkap, mereka memperoleh uang sekitar Rp160 ribu per minggu dari penjualan solar yang dialihkan. Namun, ia meyakini nilai tersebut berpotensi lebih besar dan masih perlu didalami melalui pemeriksaan lebih lanjut.
“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp160 ribu. Saya yakin lebih tinggi,” ujarnya.
DLH Surabaya telah menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak juga mulai berjalan di Kejaksaan Negeri Surabaya. Fikser menjelaskan, perkara ini diarahkan pada penanganan tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan penyalahgunaan BBM subsidi.
Selain proses hukum, DLH juga mengusulkan sanksi berat terhadap dua pegawai yang tertangkap tangan. Keduanya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga pemberhentian harus melalui tahapan administrasi dan pemeriksaan kepegawaian.
“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” jelasnya.
Sebagai langkah pencegahan, DLH Surabaya juga memperketat pengawasan penggunaan BBM pada armada pengangkut sampah. Salah satunya melalui pemasangan GPS untuk memantau jarak tempuh dan menghitung kebutuhan solar berdasarkan rute serta ritasi pengangkutan.
DLH memiliki sekitar 300 armada operasional, dengan 120 kendaraan pengangkut sampah dari TPS menuju TPA yang memperoleh BBM subsidi. Kebutuhan solar setiap kendaraan berbeda bergantung pada jarak tempuh dan jumlah ritasi pengangkutan.
“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” pungkasnya.