Rekom Tak Kunjung Turun untuk Surabaya, Pengamat: PDIP Masih Bimbang

Pengamat politik Universitas Wijaya Kusuma (UWK), Surabaya, Sucahyo menilai PDIP tak mau salah langkah memilih jagoannya untuk menantang Machfud Arifin. Purnawirawan jenderal polisi dua bintang itu telah mengantongi dukungan delapan partai politik; PKB, PAN, PPP, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar dan Gerindra.

Ditambah lagi, menurut Sucahyo belum ditemukan kader internal yang setara dengan Wali Kota Tri Rismaharini. "PDI Perjuangan belum menemukan kader internal di Jawa Timur yang selevel dengan kualitas dan kapasitas sesuai Bu Risma," ujarnya. Kader yang ada di permukaan dianggap belum punya daya kejut.

Kader internal yang dimaksud oleh Sucahyo ialah Wakil Ketua DPD PDIP Jatim yang juga Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana hingga anggota DPRD Jatim fraksi PDIP, Armuji.

Persoalan lain yang ada pada PDIP, lanjut Sucahyo, tercium 'aroma' persaingan di dalamnya. Sejumlah kader internal saling klaim mendapat rekomendasi dari DPP. Kabar itu menurut dia, telah ditangkap oleh Megawati. Dekan FISIP UWK ini melihat, Mega sedang melibatkan campur tangan Risma. Terbukti, Kepala Bappeko Surabaya sudah terdaftar di DPP untuk jadi Bacalon.

"Internal sangat kuat pertarungannya untuk mengusung di level wali kota maupun wakil wali kota. Sayang kader yang ada belum melebihi kualitas Tri Rismaharini," ucapnya.

"Saya rasa, kualitasnya Eri belum mampu mengungguli atau selevel dengan Bu Risma," dia menambahkan.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo melihat PDIP sedang terbagi dalam tiga faksi. Yakni faksi Tri Rimaharini, Whisnu Sakti Buana dan Bambang Dwi Hartono. Pasangan Whisnu-Eri bisa menjadi jawaban untuk menyatukannya.

Whisnu dianggap sebagai figur yang disegani di banyak cabang dan ranting PDIP Surabaya. Sehingga ceruk pemilih PDIP akan terwakili oleh Whisnu. Sedangkan Eri untuk mengambil ceruk pemilih yang suka dengan kinerja Risma. Tak dimungkiri dia adalah otak di balik pembangunan Surabaya beberapa tahun terakhir.

Selain untuk konsolidasi partai, Suko mengatakan bahwa pengunduran jadwal pengumuman rekom untuk Kota surabaya, adalah untuk memberikan waktu kepada Eri untuk mengubah statusnya dari ASN menjadi politisi. "Jika mas Eri yang dapat rekom, setidaknya pengunduran itu bisa juga sebagai strategi proses menyiapkan pengalihan status ASN ke politisi," ucapnya.