Surabaya, IDN Times - Surat rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali Kota Surabaya tak kunjung diturunkan. Bahkan, pada Jumat (28/8/2020) terdapat drama gangguan jaringan internet saat Ketua DPP Bidang Politik PDIP Puan Maharani hendak mengumumkan rekomendasi untuk DPD PDIP Jatim.
Terkait dengan rekomendasi PDIP, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini punya cerita sendiri. Nasibnya ketika Pilkada Surabaya 2015 juga hampir sama dengan situasi sekarang.
Risma menceritakan, ia sempat tak kunjung mendapatkan surat rekomendasi dari DPP PDIP pada pilkada lima tahun lalu. Padahal, surat rekomendasi untuk daerah lain sudah turun. Ketika itu suasana perpolitikan di Surabaya pun sempat memanas karena mengira Risma batal mendapatkan rekomendasi PDIP.
"Waktu yang kedua, semua juga bingung rekomku kok gak turun-turun. Aku tenang aja di sini," tutur Risma di kediamannya, Jumat (28/8/2020).
Kala itu, lanjut Risma, sebenarnya ia tak pernah meminta untuk ditunjuk sebagai cawali Surabaya. Risma pun memilih pasrah dan menyerahkan semua keputusan di tangan Tuhan. Namun ternyata, surat rekomendasi Risma bukan diumumkan dari DPP PDIP, melainkan diberikakan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
"Tuhan pasti akan mengatur. Aku itu loh gak ketemu sama ibu (Megawati). Kalau Tuhan menakdirkan aku jadi wali kota, apapun akan terjadi. Tuhan akan mengatur itu semua. Ternyata Pak Hasto turun ke sini," tuturnya.
Kondisi serupa pun kini terjadi kembali jelang Pilkada 2020. Hasto mengatakan akan mengunjungi Jawa Timur pada Minggu (30/8/2020). Namun, ia tak menegaskan apakah kedatangannya sekaligus membawa amplop berisi rekomendasi atau tidak. Yang jelas, ia ingin menuntaskan permasalahan pilkada yang ada di Jatim.
"Saya lihat ada gejala tidak sehat. Ada gejala gunakan politik uang, kekuasaan dan kekuatan hitam. Sebelum amplop dibuka, kami diminta turun ke Jatim. Kami Minggu datang ke DPD Jatim, sekaligus memfinalkan daerah Pacitan, Sidoarjo," ungkapnya.