Omnibus Law Dibahas di Tengah Pandemik, Puluhan Orang Gelar Aksi

Menurutnya, pembahasan RUU kontroversial di tengah pandemik, termasuk Omnibus Law bukan kali pertama dilakukan pemerintah pusat. Sebelumnya mereka berhasil mengesahkan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) jadi Undang-undang (UU).

"Ini bentuk menghargai pemerintah. Kalau misalkan yang kami mau banyak, bisa banyak lebih dari seribu orang," tegas Kepala Bidang Buruh dan Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya ini.

Habibus juga menegaskan, pihaknya tidak ingin RUU Omnibus Law hanya ditunda saja pembahasannya. Lebih dari itu, dia mendesak agar RUU itu segera dibatalkan. "RUU Omnibus Law dan RUU lainnya yang membahayakan rakyat dibatalkan semua," tegas dia.

"Kalau misalkan kami lihat situasi, apabila tanggal 16 Juli tetap dilakukan pembahasan, maka kemudian tidak mungkin teman-teman diam saja. Artinya teman-teman pada tanggal 16 Juli 2020 pasti kami kembali ke jalan," dia melanjutkan.

Aksi besar menolak Omnibus Law sebenarnya sudah pernah dilakukan Getol pada 11 Maret 2020. Aksi itu diikuti ribuan massa buruh, aktivis hingga mahasiswa. Akibat aksi itu, Bundaran Waru yang merupakan gerbang masuk dari Sidoarjo ke Surabaya sempat lumpuh.

Jika aspirasi Getol tidak didengar, tanggal 16 Juli nanti pihaknya akan mengerahkan massa lebih besar, bisa mencapai 2.500 orang. "Lokasi masih belum kami tentukan di mana. Tinggal perkembangan nanti," ucapnya.