Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Eks Kadis ESDM Jatim, Nurkholis ditetapkan tersangka oleh Kejati Jatim. IDN Times/Ardiansyah Fajar.
  • Pemprov Jatim menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Jumadi sebagai Plt Kepala DLH, menggantikan Nurkholis yang menjadi tersangka dugaan korupsi perizinan.

  • Jumadi merangkap jabatan hingga pejabat definitif ditetapkan; Pemprov menargetkan pengisian Kepala DLH selesai sebelum Desember 2026.

  • Nurkholis ditahan terkait dugaan pungutan liar perizinan saat memimpin Dinas ESDM, dengan nilai sekitar Rp1,23 miliar dan dugaan penerimaan Rp687,5 juta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Januari hingga Agustus 2024

Nurkholis diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar saat menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim.

17 November 2026

Kejati Jatim menahan Nurkholis dan menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perizinan.

18 November 2026

Pemprov Jatim menunjuk Jumadi sebagai Plt Kepala DLH Jatim menggantikan Nurkholis. Jumadi tetap merangkap sebagai Kepala Dinas Kehutanan Jatim.

sebelum Desember

Pemprov Jatim menargetkan pengisian jabatan definitif Kepala DLH Jatim selesai.

kini

Nurkholis menjalani penahanan selama 20 hari di Cabang Rutan Kejati Jatim. Hak kepegawaiannya diberikan sebesar 50 persen dan Pemprov Jatim menyiapkan pendampingan hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Jumadi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, menggantikan Nurkholis yang menjadi tersangka dugaan korupsi perizinan.
  • Who?
    Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, merangkap sebagai Plt Kepala DLH. Nurkholis ditahan Kejati Jatim sebagai tersangka.
  • Where?
    Penunjukan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keterangan disampaikan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, sementara Nurkholis ditahan di Cabang Rutan Kejati Jatim.
  • When?
    Penunjukan Jumadi dikonfirmasi pada Rabu, 18 November 2026. Nurkholis ditahan Kejati Jatim sejak Selasa dini hari, 17 November 2026.
  • Why?
    Pemprov Jatim mengisi kekosongan kepemimpinan DLH setelah Nurkholis ditetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar saat memimpin Dinas ESDM pada Januari–Agustus 2024.
  • How?
    Jumadi memimpin DLH sementara sambil tetap menjabat Kepala Dinas Kehutanan hingga pejabat definitif ditetapkan. Pemprov menargetkan pengisian definitif selesai sebelum Desember 2026.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jumadi sekarang memimpin Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur sementara. Ia menggantikan Nurkholis yang jadi tersangka karena diduga meminta uang saat mengurus izin tambang dulu. Nurkholis ditahan selama 20 hari. Pemerintah sedang mencari kepala dinas yang tetap. Nurkholis masih mendapat setengah hak pegawainya dan dibantu untuk urusan hukum.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Penunjukan Jumadi sebagai Plt menunjukkan Pemprov Jawa Timur menjaga kesinambungan kepemimpinan dan pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup di tengah kekosongan jabatan. Upaya mempercepat pengisian pejabat definitif juga berjalan beriringan dengan penanganan administratif dan pendampingan hukum yang tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bergerak mengisi kekosongan kepemimpinan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setelah Kepala DLH Nurkholis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perizinan. Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Jumadi, kini ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Jatim.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni alias Yuyun membenarkan penunjukan tersebut. Jumadi akan merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Kehutanan sekaligus memimpin DLH Jatim untuk sementara waktu.

“Untuk DLH sendiri sudah ada Plt-nya. Pak Jumadi,” ujar Yuyun saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Yuyun menjelaskan, penunjukan Plt tersebut berlaku sampai Pemprov Jatim menetapkan pejabat definitif. Pemprov menargetkan pengisian jabatan Kepala DLH Jatim dapat diselesaikan secepatnya, mengingat akhir tahun sudah semakin dekat.

“Ya, sampai dengan ada pengisian yang definitif. Secepatnya karena ini mau mendekati akhir tahun. Mudah-mudahan ini selesai sebelum Desember,” katanya.

Selain menyiapkan pengganti, Pemprov Jatim juga memproses konsekuensi administratif terhadap Nurkholis sebagai aparatur sipil negara (ASN). Yuyun menyebut, hak kepegawaiannya tetap diberikan sebesar 50 persen.

Di sisi lain, Pemprov Jatim tetap menyiapkan pendampingan hukum bagi Nurkholis. Yuyun menegaskan, langkah tersebut dilakukan dengan berpegang pada asas praduga tak bersalah. “Kita berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kita tetap memberikan pendampingan hukum lewat UKBH Korwil. Sudah disiapkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Nurkholis ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim pada Selasa (17/11/2026) dini hari. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar saat menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim periode Januari hingga Agustus 2024.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengungkapkan, Nurkholis diduga memerintahkan sejumlah bawahannya meminta uang di luar ketentuan kepada pemohon izin.

Pungutan tersebut diduga menyasar tujuh pemohon izin pertambangan dengan nilai mencapai Rp1,1 miliar. Selain itu, terdapat 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah yang diduga dimintai uang dengan total Rp133,5 juta. Nilai dugaan pungutan mencapai sekitar Rp1,23 miliar.

Dari aliran dana tersebut, Nurkholis diduga menerima Rp687,5 juta. Penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai Rp615 juta dan logam mulia emas seberat 50 gram.

Nurkholis kini menjalani penahanan selama 20 hari di Cabang Rutan Kejati Jatim. Ia dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatannya saat masih menjabat di Dinas ESDM, bukan ketika memimpin DLH Jatim.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More