Ini Alasan Tidak Ada Capres-Cawapres Jalur Independen

Sebagai negara yang menganut pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika, pengusungan pemimpin negara dari jalur independen masih belum dapat diterapkan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Airlangga, Novri Susan.

"Calon independen memang tidak memungkinkan atau tidak ideal dalam sistem politik yang menganut trias politik. Sistem yang di dalamnya ada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif," ujar Novri melalui pesan pendek kepada IDN Times, Rabu (6/2).

Novri melanjutkan, Paslon yang maju tanpa dukungan partai politik tidak akan memiliki kawan seideologi yang menduduki kursi legislatif. Hal tersebut akan berimbas makin buruk apabila Paslon tersebut berhasil terpilih.

"Jika presiden pemenang adalah dari kalangan independen maka terjadi permasalahan dalam relasi eksekutif presiden dan legislatif. Kondisi pemerintahan eksekutif sangat mungkin labil karena legislatif berisi orang-orang dari Parpol yang tidak memiliki ikatan ideologis," terangnya.

Keadaan labil yang dimaksud oleh Novri akan terus berlanjut seiring masa pemerintahan pemimpin yang tidak diusung oleh Parpol tersebut.

"Ketika presiden mendapat kritik dan tekanan dari legislatif, maka tidak ada yang membela. Karena presiden tidak punya keterkaitan dengan parpol yang jadi basis legislatif," tuturnya memberi contoh.

Selain itu, pengusungan paslon tanpa Parpol tak sesuai dengan peraturan perundangan yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Sebelumnya, permohonan pengujian atas Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres sempat diajukan. Namun Mahkamah Konstitusi menolak permintaan tersebut lantaran bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.