Di Depan Demonstran, Ketua DPRD Curhat Sawah dan Tambaknya Kebanjiran

Pemerintah sendiri, lanjut Ghofur, sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi banjir. Di antaranya melakukan normalisasi sungai dan pembersihan enceng gondok. Namun karena intensitas curah hujan tinggi, maka banjir pun tak bisa diatasi.

"Adik-adikku, saya ini juga anaknya petani, banjir tahun ini memang paling parah, bahkan sawah dan tambak milik saya juga terendam banjir," kata Ghofur saat menemui ratusan demonstran, Rabu (13/1/2021).

Ghofur mengaku, untuk penanganan banjir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan tidak bisa bekerja sendiri. Sebab, ada beberapa sungai di sejumlah daerah yang penanganannya merupakan wewenang pemerintah pusat dan provinsi.

"Jadi ada beberapa sungai yang semestinya dilakukan normalisasi oleh pemerintah pusat dan provinsi. Nah, kalau sungai tersebut ditangani dengan baik, maka insyaallah banjir tidak akan separah ini," ungkapnya.

Bahkan, lanjut Ghofur, banjir yang merendam Lamongan merupakan rezeki dari Tuhan. Oleh sebab itu, dia berpesan kepada masyarakat yang saat ini terdampak banjir agar tetap bersabar. Banjir di Lamongan yang sudah terjadi hampir 2 pekan ini membuat ribuan rumah di 38 desa terendam.

"Banjir ini merupakan rezeki dari dari Allah SWT yang patut kita syukuri," kata Ghofur.

Sementara itu, koordinator aksi, Yoyok Eko Prasetyo menilai bahwa Pemkab Lamongan lambat dalam menangani banjir. Padahal, wilayah Bengawan Njero setiap tahunnya terjadi banjir.

"Harusnya pemerintah bisa belajar dari bencana banjir tahun sebelumnya, apa yang perlu dipersiapkan. Dan pernyataan ketua DPRD yang menyebut banjir ini adalah rezeki itu bagi kami merupakan argumen yang lucu. Justru masyarakat sengsara karena tidak bisa ke mana-mana," kritiknya.