Surabaya, IDN Times - Sekitar 1.000 buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur (Jatim) yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jatim, Jumat (20/11). Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB itu berpotensi berdampak pada arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Surabaya.
Massa buruh diperkirakan bergerak dari kawasan Jalan Frontage Ahmad Yani menuju Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan. Pengendara, khususnya yang melintasi jalur tersebut, diimbau mengantisipasi kepadatan dan mempertimbangkan rute alternatif.
Sekretaris PERDA KSPI Provinsi Jatim, Jazuli, mengataka, massa aksi berasal dari 12 daerah, yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Ngawi, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.
Sebelum menuju Kantor Gubernur Jatim, peserta aksi akan berkumpul terlebih dahulu di Jalan Frontage Ahmad Yani, tepatnya di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sekitar pukul 11.00 WIB. Massa kemudian melaksanakan salat Jumat di Masjid Baitul Haq yang berada di kompleks Kejaksaan Tinggi Jatim.
Setelah salat Jumat, massa dijadwalkan bergerak bersama menuju pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Adapun rute yang akan dilalui meliputi Jalan Ahmad Yani, Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Blauran, Jalan Bubutan, hingga Jalan Pahlawan.
Pengendara yang hendak melintas di sepanjang jalur tersebut perlu mewaspadai potensi perlambatan arus lalu lintas, terutama saat massa bergerak menuju kawasan Kantor Gubernur Jatim. Pengguna jalan disarankan mengatur waktu perjalanan dan memilih jalur lain untuk menghindari titik-titik konsentrasi massa.
Jazuli menjelaskan, aksi tersebut digelar untuk mendesak Gubernur Jatim menetapkan upah minimum 2027 yang dinilai lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja. "Buruh menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 ditetapkan minimal Rp3.742.675," tegasnya.
Angka tersebut mengacu pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026. Menurut KSPI, upah minimum yang diterima buruh selama ini masih jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Karena itu, mereka meminta pemerintah mengakhiri kebijakan upah murah dan menetapkan upah minimum yang lebih berkeadilan.