Tuban, IDN Times- Puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban user Pasar Besar Tuban (PBT) menghadang rombongan Bupati Tuban Fathul Huda, di depan pintu masuk lokasi ground breaking PBT di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kamis siang (17/10).
Massa menuntut agar bupati tak melakukan peletakan batu pertama di lokasi PBT. Mereka ingin PT Hutama Karya (HK) Realtindo, selaku kontraktor proyek, mengembalikan uang yang sudah mereka setorkan sebagai uang muka pembayaran kios sejak 17 tahun lalu.
Lantaran uang yang mereka setor belasan tahun lalu tak kunjung ada kejelasan, maka warga meminta pengembalian uang tersebut 15 kali lipat dari dana yang sudah mereka setor. "Saya minta Bupati Tuban Fathul Huda menyelesaikan masalah ini, atau kami membatalkan rencana peletakan batu pertama," kata ketua Ketua paguyuban user PBT, Zuana di lokasi.
Meski telah dihadang oleh puluhan massa, bupati dan sejumlah rombongan masih bisa masuk ke dalam PBT melalui pintu samping. Bupati lantas menemui puluhan pengunjuk rasa yang sejak pukul 10.00 WIB berada di lokasi acara.
Fathul Huda meminta kepada warga agar menyelesaikan permasalah ini dengan cara mediasi antara HK yang difasilitasi oleh Polres Tuban.
Menurut dia, pembangunan pasar di atas tanah seluas 5,7 hektare tersebut bisa diselesaikan dengan tenggat waktu 1 tahun. Sehingga, pasar tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Bumi Wali. "Pasar ini adalah solusi bagi kami karena konsepnya adalah pasar tradisional modern. Di sini nanti akan dibangun hotel dan wahana wisata, tentunya akan bisa menyerap tenaga kerja," jelasnya.
Atas tuntutan user yang meminta pengembalian uang 15 kali lipat dari dana awal yang mereka setor, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Realtindo Ari Widiyantoro enggan berkomentar lebih banyak terkait polemik ini. Untuk pembayaran itu, PT HK akan menghitung ulang berapa besaran uang yang akan dikembalikan. "Kalau besaran 15 kali lipat uang yang harus kami gantikan kepada user, kami hitung dulu," pungkasnya. Saat diwawancarai IDN Times.