Bupati Ponorogo Minta Warga Awasi Muatan Truk Bahan Tambang

Menurut Ipong, pengawasan daya angkut bahan tambang diperlukan karena Pemkab Ponorogo tidak bisa melakukan pelarangan sepenuhnya terhadap truk-truk tersebut. Apalagi kalau harus melalui jalan yang sesuai kelasnya. Ini berlaku untuk Desa Tanjungsari, Kecamatan Jenangan dan sejumlah desa lain yang memiliki tambang pasir dan tanah urug.

“Kan tidak ada kelas jalan khusus truk di sini. Adanya jalan ya itu saja. Maka ya harus dijaga agar laju kerusakan tidak melebihi laju perbaikan atau pembangunannya,” ungkap Ipong.

Ia menjelaskan, kebijakan pengurangan muatan truk pengangkut bahan tambang telah menunjukkan hasil positif. Sedikitnya, 6 persen jalan yang telah diperbaiki masih awet selama tiga tahun terakhir, terhitung sejak 2015 hingga 2018.

Angka ini didapatkan dari jumlah jalan yang diperbaiki dan dibangun dikurangi yang rusak Pertumbuhan 6 persen ini terhitung sudah cukup baik sebab banyak juga daerah yang pertumbuhan jalan baiknya adalah nol. Ini berarti, pembangunan dan perbaikan jalan seimbang dengan kerusakan yang terjadi.

“Kalau sudah dibangun maka harus dijaga agar tidak rusak. Kita ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran sehingga harus benar-benar menjaga agar infrastruktur kita ini tidak cepat rusak. Perlu pengawasan semua pihak,” katanya.

Di luar desa-desa yang memiliki tambang, Ipong menyatakan sudah memberikan instruksi kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan monitoring secara ketat atas truk-truk pengangkut muatan berat. Jalan-jalan protokol juga tidak boleh cepat rusak dengan lewatnya truk yang overload.

“Jadi kalau lolos dari sini (desa), di luar sana, truk-truk itu harus berhadapan dengan Dinas Perhubungan, ujar Ipong.