Angka Kemiskinan Jatim Masih Tinggi, Mensos Optimalkan BPNT dan PKH

Program yang dimaksud Juliari ialah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah menyalurkan bantuan ini dalam bentuk non tunai kepada keluarga penerima manfaat setiap bulan.

Mekanisme bantuan diberikan via akun elektronik. Kemudian hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

"Saya kira program yang ada sekarang seperti BPNT, perbankan non tunai," ujarnya usai Sarasehan Nasional Kearifan Lokal 2019 di Hotel Mercure, Rabu (4/12).

Selain itu, Juliari juga berharap Program Keluarga Harapan (PKH) juga terus ditingkatkan. Program ini dirasa mampu menekan angka kemiskinan. Karena bantuan yang diberikan langsung ke keluarga miskin (KM). "PKH tentunya kita kembangkan terus ya," ucapnya.

PKH membuka akses KM terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan di sekitar mereka. PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Target tahun depan, lanjut Juliari, pemerintah pusat tetap menggelontorkan BPNT dan PKH sebanyak-banyak. Ia ingin bantuan tersebut tiap tahunnya bisa menekan angka kemiskinan dan membuat masyarakat lebih sejahtera.

"(Tahun depan, PKH) targetnya masih 10 juta (jiwa). BPNT 15 juta (jiwa)," kata Juliari.

Agar tepat sasaran, Juliari meminta Dinas Sosial Jatim bergerak turun ke bawah. Ia tidak mau jika ada temuan penerima manfaat alias bantuan salah sasaran.

"Dinsos Jatim juga sekiranya bisa mencek dan memverifikasi dan memvalidasi keluarga penerima manfaat ini benar benar yang layak menerima," pungkasnya.