54 Kecamatan di Jatim Diperkuat Tanggap Kebencanaan
- Sebanyak 54 kecamatan di Jawa Timur mendapat pembekalan KENCANA untuk mempercepat koordinasi dan layanan penanggulangan bencana hingga tingkat desa.
- Program yang didukung Kemendagri, BPBD Jatim, dan SIAP SIAGA melibatkan wilayah Lumajang, Malang, Pacitan, Pasuruan, serta Sampang yang menghadapi beragam ancaman bencana.
- Peserta akan menjalankan e-KENCANA, kajian risiko, dan rencana kolaboratif, termasuk pendataan kelompok rentan agar menjadi prioritas dalam evakuasi serta penanganan bencana.
SURABAYA — Sebanyak 54 kecamatan di Jawa Timur diperkuat kapasitasnya untuk mempercepat koordinasi dan layanan penanggulangan bencana hingga tingkat desa.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Pembekalan Teknis Optimalisasi Peran dan Fungsi Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama BPBD Provinsi Jawa Timur dengan dukungan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, di Surabaya, 27-28 Agustus 2026.
Kegiatan ini melibatkan 54 kecamatan dan BPBD kabupaten/kota dari lima wilayah dampingan Program SIAP SIAGA, yakni Kabupaten Lumajang, Malang, Pacitan, Pasuruan, dan Sampang.
Kecamatan dinilai memiliki posisi penting dalam penanggulangan bencana karena menjadi penghubung antara pemerintah daerah, pemerintah desa atau kelurahan, dan masyarakat. Posisi tersebut memungkinkan kecamatan mengidentifikasi kebutuhan warga sekaligus mengoordinasikan dukungan ketika terjadi bencana.
Jawa Timur sendiri memiliki beragam ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, tanah longsor hingga kekeringan. Provinsi ini memiliki 38 kabupaten/kota dan 666 kecamatan.
Kasubdit Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Bencana Kementerian Dalam Negeri, Theofridus U.A. Bere, mengatakan KENCANA tidak hanya menjadi program kebencanaan di tingkat kecamatan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme koordinasi untuk memperkuat ketangguhan wilayah.
“Kecamatan berperan mengidentifikasi potensi ancaman bencana, kerentanan, dan kebutuhan setiap desa di wilayahnya. Termasuk mengorganisasi dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi bencana,” kata Theofridus.
Analis Kebencanaan Ahli Madya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Hadi Sutrisno, menambahkan kecamatan perlu memastikan desa dan kelurahan memiliki kapasitas yang memadai dalam mengurangi risiko bencana.
Menurut dia, pengurangan risiko bencana merupakan investasi yang manfaatnya tidak selalu terlihat ketika bencana tidak terjadi. Namun, kapasitas yang dibangun akan menjadi modal penting saat bencana terjadi.
“Karena itu, kecamatan perlu memberi perhatian khusus agar upaya ketangguhan juga masuk ke perencanaan dan program di kelurahan,” ujarnya.
Di Jawa Timur, penerapan KENCANA telah dilakukan antara lain di Kecamatan Rejoso dan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Keduanya menjadi lokasi percontohan Gerakan KENCANA yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri sejak November 2023.
Pelaksanaan di dua kecamatan tersebut menunjukkan bahwa kecamatan dapat berperan dalam mengidentifikasi risiko dan kebutuhan desa, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendukung pemenuhan layanan dasar kebencanaan.
KENCANA juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana. Kecamatan didorong menjadi simpul koordinasi yang menghubungkan pemerintah daerah, BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto, mengatakan penguatan kecamatan diperlukan untuk mempercepat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
“Harapannya dengan kegiatan ini para camat bisa mengkoordinasikan wilayah desa-desanya terkait dengan potensi ancaman bencana,” katanya.
Dalam pembekalan tersebut, peserta mendapatkan panduan implementasi KENCANA di wilayah masing-masing. Mereka akan melakukan registrasi melalui sistem e-KENCANA, mengikuti kajian risiko bencana tingkat kecamatan, serta menyusun Rencana Kolaboratif KENCANA sebagai dasar tindak lanjut bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Manajer Program dan Kemitraan SIAP SIAGA Jawa Timur, Mambaus Suud, mengatakan penguatan kecamatan perlu diawali dengan pemahaman terhadap karakteristik risiko bencana di setiap wilayah.
“Penguatan kecamatan melalui KENCANA adalah kunci dalam merajut kolaborasi lintas sektor yang mempercepat terbentuknya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang mandiri, sekaligus memastikan perlindungan yang inklusif bagi kelompok rentan di tingkat lokal,” ujarnya.
KENCANA juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), yang menjadi salah satu program BPBD dan BNPB untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mempercepat pemulihan.
Kecamatan dan pemerintah desa juga didorong mengidentifikasi warga yang masuk kelompok rentan. Data tersebut dapat disampaikan kepada tim siaga bencana di desa atau kelurahan agar kelompok rentan menjadi prioritas saat evakuasi dan penanganan bencana.
Selain pembekalan KENCANA, peserta mempelajari sejumlah inovasi BPBD Jawa Timur dalam pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana. Materi meliputi edukasi kebencanaan melalui diorama, pengelolaan logistik, serta pemanfaatan data dan informasi kebencanaan untuk mendukung pengambilan keputusan.
Melalui Gerakan KENCANA, kecamatan didorong tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi penggerak ketangguhan masyarakat di tingkat lokal. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat diharapkan membuat layanan kebencanaan lebih cepat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
