Sampang, IDN Times - Warga Syiah Sampang yang selama ini berada di Rumah Susun Puspa Agro, Sidoarjo akhirnya menyatakan ikrar ke ajaran ahlussunah wal jamaah atau Sunni. Sebanyak 287 orang pengungsi itu mengucapkan ikrar di di pendopo Pemkab Sampang.
"Kami kembali ke ahlussunah atas kesadaran kami sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun," kata koordinator pengungsi Syiah Sampang, Tajul Muluk, seperti dikutip dari Antara, Kamis (5/11/2020).
Ikara itu sendiri dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sampang H Ahmad Nuruddin JZ. Pembacaan ikrar dilaksanakan dengan cara membagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi dua sampai empat peserta.
Tak main-main, lembar sumpah yang dibaca para warga Syiah dilengkapi bermeterai.
"Jadi, intinya mereka ini berikrar, yang salah satunya isinya wajib mengakui Alquran yang ada sekarang, karena mereka dulu menganggap tidak asli, serta harus mengikuti paham Islam Ahlussunnah Wal Jamaah," kata Nuruddin.
Pedoman pokok paham Ahlussunnah Wal Jamaah harus mengikuti ajaran para tabiin, di antaranya bidang ilmu Fiqih Al Mazahibil Arbaah, Tasawuf ala Imam Al Ghazali dan Al Junaed, Aqidah ala Imam Abu Hasan Al Ashari dan Abu Mansyur Al Maturidi.
Puncak konflik Syiah-Sunni di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur, terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012, tepatnya di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
Satu orang tewas dalam peristiwa itu dan puluhan rumah warga Syiah dibakar oleh kelompok penyerang kala itu. Korban konflik ini selanjutnya ditampung di pengungsian di Gedung Olahraga (GOR) Wijaya Kusuma Sampang. Pada 20 Juni 2013, mereka diangkut paksa oleh petugas untuk diungsikan di rumah susun Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur.
Selama di Rusun Puspa Agro, para pengungsi mengeluhkan berbagai hal. Tempat hunian misalnya. Mereka mendapatkan ruangan yang berisi dapur dan kamar mandi di dalamnya. Namun, jangan membayangkan tempatnya akan terasa nyaman. Ruangan tersebut cukup pengap dan sesak. Parahnya lagi, beberapa di antara mereka harus tinggal di ruangan sekecil itu dengan 13 orang di dalamnya. Bahkan beberapa harus tidur di lorong Rusun. Mereka juga mengaku kesusahan mendapatkan akses pelayanan publik.