Surabaya, IDN Times - Pemerintah berencana menaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dari Rp39,8 juta menjadi Rp69 juta. Wacana ini pun menjadi gejolak di tengah masyarakat. Partai politik ikut ambil bagian bersuara.

Ketua Golkar Jatim M Sarmuji menilai, usulan kenaikan biaya haji itu terkesan mendadak dan sangat merugikan. Golkar Jatim pun menolak usulan kenaikan haji. "Haji itu sebuah ibadah, jangan sampai memberatkan calon jemaahnya," tegas dia, Minggu (29/1/2023).

"Jangan sampai karena kenaikan ini menyebabkan calon jemaah haji yang harusnya berangkat, karena tidak mampu menebus sisa pembayaran, akhirnya tidak bisa berangkat," dia menambahkan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini mengingatkan bahwa haji merupakan sebuah ibadah. Sepatutnya pemerintah bisa menekan biaya haji semaksimal mungkin. Ada beberapa opsi yang bisa dipakai pemerintah untuk menekan biaya haji agar CJH tidak terbebani biaya yang tinggi. Semisal terkait fasilitas haji.

"Mungkin hotelnya bintang 4, dijadikan bintang 3 untuk menekan biaya. Karena haji merupakan sebuah ibadah, di mana tidak semua calon jemaah haji mengutamakan fasilitas, selama layak dan baik itu tidak masalah. Karena yang diutamakan ialah ibadahnya," terangnya.

Ketua Umum KAUJE ini juga meminta Kemenag  lebih transparan dan membuka rincian terkait biaya haji. Ia juga berharap pemerintah transparan dan dapat menekan biaya haji ini semaksimal mungkin.  Haji merupakan sebuah ibadah yang diidamkan dan diinginkan semua umat Islam.