Indeks Demokrasi di Jatim Meningkat, Tapi Kalah dengan DKI Jakarta
Ilustrasi demokrasi (Pixabay/Kaz)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 18 Juni 2022. Secara rinci, indeks demokrasi di Jawa Timur (Jatim) mengalami peningkatan selama 2021. Yakni 81,31 poin. Sedangkan tahun 2022 tercatat 70,71, tahun 2019 yaitu 77,68 dan 2018 sebesar 72,86.
1. Jatim kalah dengan Jakarta tapi lebihi nasional
IDN Times/Fitria MadiaAngka tersebut menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta dengan 82,08 poin. Namun, indeks demokrasi Jatim tercatat lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu sebesar 78,12 poin. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, tingginya indeks Demokrasi Jatim dipengaruhi beberapa aspek.
Antara lain aspek Kebebasan sebesar 88,11 poin, aspek Kesetaraan sebesar 81,14 poin, dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. "Ini menunjukkan bahwa suasana demokrasi di Jatim terjaga dengan baik dan kondusif," klaim Khofifah tertulis, Kamis (30/6/2022).
2. Indeks diukur mulai dimensi ekonomi hingga politik
Ilustrasi demokrasi (Pixabay/Kaz)Lebih lanjut, indikator metode yang diterapkan dalam indeks demokrasi meliputi beberapa hal. Pertama adalah dimensi ekonomi. Yang terdiri dari pemenuhan hak-hak pekerja, antimonopoli sumber daya ekonomi, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, dan kesetaraan kesempatan kerja antarwilayah.
Kemudian untuk dimensi politik meliputi pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, akses masyarakat terhadap informasi publik, kinerja lembaga legislatif dan yudikatif.
3. Pelestarian lingkungan dan transparansi anggaran disebut mempengaruhi indeks
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa lantik pejabat tinggi pratama di lingkungan pemprov secara hybrid. Instagram/@khofifah.ipTak hanya itu saja, jaminan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat juga mempengaruhi, serta transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/APBD oleh pemerintah, pendidikan politik pada kader partai politik dan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.
"Selain itu, tren digitalisasi informasi sudah harus dirangkum sebagai variabel untuk menghitung indeks demokrasi Indonesia. Media siber merupakan bagian dari upaya membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia," kata Khofifah.
Baca Juga: Khofifah Emil Berpotensi Pecah Kongsi, Eri Jadi Opsi?
4. Pesan bikin konten sehat untuk jaga demokrasi
Instagram.com/@khofifah.ipKhofifah menambahkan, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini demokrasi dan aspirasi masyarakat mengalami disrupsi ke media sosial. Dia pun mengingatkan bahwa meski disampaikan melalui media sosial, demokrasi harus dijaga secara arif.
"Konten yang sehat juga menjadi bagian penting untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan nyaman," pesan Khofifah.
Sebagai informasi, IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun penilaian tersebut juga berpedoman pada aspek aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum.
Baca Juga: Pengertian Demokrasi, Sejarah, Ciri-Ciri, dan Tujuan
