Aksi di Depan DPRD Jatim, BEM SI Tolak Reklamasi Surabaya
Tolak reklamasi!
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Senin (12/8/2024). Mereka membawa isu tolak reklamasi Proyek Strategi Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL).
Pantauan IDN Times, massa aksi terlebih dahulu berkumpul di Tugu Pahlawan Surabaya. Sekitar pukul 13.30 WIB mereka mulai tiba di depan gedung DPRD Jatim.
Terlihat massa tersebut membawa spanduk berisi tuntutan, salah satunya penolakan proyek PSN Surabaya Waterfront Land. "Tolak Reklamasi," isi tulisan dalam spanduk yang mereka bawa.
"Gak mbadok ta koen nek gak reklamasi (tidak makan ta kamu kalau tidak reklamasi)," isi spanduk yang lain.
Ketua BEM SI Jatim, Aulia Thaariq Akbar mengatakan, dalam aksi tersebut pihaknya menyoroti beberapa isu nasional dan Jawa Timur. Mulai dari konflik agraria, pemberantas Hak Asasi Manusia (HAM) hingga reformasi institusi.
"Konflik agraria ini mencakup beberapa hal permasalahan di Jatim khususnya di daerah Surabaya juga ada soal reklamasi Surabaya Waterfront Land petani Pakel," ujar dia.
"Terus ada pemberantasan HAM di mana itu ada teman-teman Malang hadir di sini itu ada Polinema, ada UB, ada UM dan membawa isu Kanjuruhan," tambahnya.
Sementara soal isu reformasi institusi, pihaknya menolak Undangan-undangan (UU) Polri dan TNI. Menurut mereka, UU tersebut mencederai kebebasan berpendapat.
"Kami merasa itu akan memberangus kebebasan pendapat kami karena di sisi lain di UU Polri nanti aparat dapat menyadap itu," ujar dia.
Selain itu, UU TNI juga mencederai cita-cita reformasi. Dikhawatirkan UU TNI disalahgunakan. "Kemarin yang di perjuangkan untuk pemisahan aparat di institusi. Karena di UU TNI itu kan sangat memungkinkan untuk TNI kembali berbisnis dalam instansi itu yg kami soroti," jelasnya. Ia berharap, mereka DPRD Jatim mengawal isu ini. Sebab, DPRD merupakan penyambung lidah masyarakat.
Baca Juga: Eri Cahyadi Jamin Reklamasi Tak Ganggu Ekonomi Nelayan