Iuran BPJS Batal Naik, Dirut: Kami Hormati Keputusan MA
Direktur BPJS, Fahmi Idris didampingi Wali Kota Malang, Sutiaji saat berkunjung ke Puskesmas Kedungkandang. IDN Times/ Alfi Ramadana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Malang, IDN Times - Mahkamah Agung (MA) akhirnya resmi membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggata Jaminan Sosial (BPJS) awal pekan ini. Keputusan tersebut membuat iuran BPJS yang sempat mengalami kenaikan pada awal tahun akhirnya kembali ke tarif semula. Direktur Utama BPJS Fahmi Idris saat ini masih menunggu detail keputusan MA.
1. BPJS hormati keputusan MA
Fahmi Idris menyebut bahwa BPJS menghormati keputusan pembatalan tarif baru dari Mahkamah Agung. IDN Times/ Alfi RamadanaFahmi Idris menyampaikan, BPJS sangat menghormati keputusan MA. Namun, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum tarif baru resmi berlaku. Apalagi, saat ini BPJS belum menerima salinan putusan MA tersebut.
"Pada prinsipnya kami menghormati dan patuh dengan keputusan MA. Tetapi kami masih menunggu detail putusan tersebut mengenai kapan mulai berlaku dan bagaimana implikasinya dalam bidang keuangan," ucap Fahmi Idris di Kota Malang, Rabu (11/3).
2. Segera berkoordinasi dengan kementerian terkait
Fahmi Idris bakal segera berkoordinasi dengan kementerian terkait menyikapi pembatalan dari MA. IDN Times/ Alfi RamadanaFahmi melanjutkan, BPJS tidak bisa berjalan sendiri usai adanya putusan MA tersebut. Sebab menurutnya, BPJS merupakan sebuah kesatuan dari sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, BPJS akan segera berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait untuk segera mengambil langkah strategis.
"Yang jelas kami tetap akan menjalankan operasional ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat banyak," tambahnya.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Masih Punya Utang Rp62 Miliar ke Pemkot Surabaya
3. Berharap tak kembali defisit
Dirut BPJS saat mengunjungi Puskesmas Kedungkandang, Rabu (11/3/2020). Dok/ IstimewaDi sisi lain, satu hal yang sedikit dikhawatirkan BPJS adalah defisit anggaran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kenaikan tarif itu awalnya bertujuan untuk menutup kerugian BPJS. Setelah munculnya putusan itu, BPJS siap-siap untuk kembali menata ulang perencanaan keuangan dan merevisi target-target yang sudah ditetapkan.
"Tentunya kalau kami sudah dapatkan detail putusannya, baru bisa melakulan analisis secara mendalam. Setelah itu, baru bisa diketahui proyeksi cash flow di akhir tahun," jelas Fahmi.
4. Klaim sudah transparan soal keuangan
Dirut BPJS, Fahmi Idris saat berkunjung ke Kota Malang. IDN Times/ Alfi RamadanaFahmi juga memastikan bahwa selama ini BPJS sudah sangat transparan dalam mengelola keuangan. Sebab, kinerja BPJS diawasi oleh tujuh lembaga pemerintahan. Yakni DPR, OJK, BPK, BPKP, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dewan pengawas internal dan tentu saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, tiap enam bulan sekali, pimpinan BPJS juga selalu melaporkan kondisi keuangan kepada presiden.
"Tiap bulan juga kami selalu membuat laporan kepada Kemenkeu, Kemenkes, OJK, dan dewan pengawas. Jadi semuanya terbuka dan bisa dibaca oleh siapapun," tegasnya.
Baca Juga: Tunggakan Iuran BPJS Mandiri di Malang Capai Rp127 Miliar
