Surabaya, IDN Times - Rutasan truk kembali memadati Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat (11/3/2022). Para sopir truk kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, menuntut revisi aturan Over Dimension Overload (ODOL) yang dirasa merugikan para sopir truk.
Aksi ini bukan kali pertama dilakukan para sopir truk. Pada 22 Februari 2022 lalu, para sopir truk juga menggelar aksi di depan kantor Dishub dengan tuntutan yang sama.
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) Supriyono, mengatakan pihaknya meminta Pemerintah merevisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Regulasi tersebut dirasa hanya untuk melindungi pengusaha. Karena ketika truk tersebut masuk kategori ODOL (melanggar) yang dikenai sanksi adalah sopir truk bukan pengusaha.
"Hukumannya dalam UU itu, hanya dikenakan kepada sopir. Tidak pemilik barang dan tidak pemilik unit. Ini sangat tidak adil ketika ngomong soal keadilan," ujarnya.
Supriyono memahami bahwa untuk melakukan revisi UU, tidak membutuhkan waktu yang singkat. Sehingga, ia berharap selagi proses tersebut belum selesai, pihaknya hanya meminta adanya kepastian bagi sopir truk.
Kepastian tersebut diantaranya adalah tidak ada pungli bagi sopir truk. Kemudian tidak ada penindakan atau gangguan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
"Lalu, bagaimana di timbangan kami tidak dikenakan sanksi, tapi hanya sebatas pembinaan dan sosialisasi berkaitan dengan tahun 2023 Zero ODOL," ungkapnya.
Supriyono berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi supir truk. Sehingga, supir truk bisa membawa angkutannya dengan aman
"Sehingga ketika tidak ada revisi UU itu. Maka perkenankan kami jalan tanpa ada gangguan di jalan, rasa keamanan itu, yang kami butuhkan," tuturnya.
Untuk diketahui, pada 22 Februari lalu, ratusan truk terparkir di sepanjang frontage Jalan Ahmad Yani. Mereka menuntut agar kebijakan tentang Over Load Over Dimensi (ODOL) segera direvisi. Aksi tersebut membuat kemacetan di sepenjang jalan tersebut.