Pejabat Pemkot Surabaya Dimutasi, Eri: Rotasi 2-3 Tahun Sekali

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menegaskan, mutasi pejabat ini bukan atas dasar kesalahan. Eri mengaku ingin menghapus paradigma tersebut. Sebab, pergeseran atau perpindahan pejabat itu adalah hal yang wajar.

“OPD ini kan seperti keluarga dalam satu rumah, yang mana di dalam rumah itu ada kamar-kamarnya, kalau pindah kamar ya jangan mikir saya salah apa? Itu wajar. Ini yang harus saya buang ke depannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Eri berharap, setelah adanya mutasi ini pelayanan pada masyarakat semakin baik dan lebih cepat. Selain itu, pelayanannya lebih tepat sasaran sampai ke bawah. Dalam penunjukan pejabat baru ini, Eri memastikan telah melalui asesmen yang melibatkan provinsi.

Asesmen yang dilakukan Eri ini dengan metode 360. Setiap jenjang penilaian itu nilainya saling menguatkan antara satu penilaian dengan penilaian lainnya. "Kemudian melakukan pemetaan, cocoknya dimana pejabat itu ditempatkan. Kemudian ada lagi penilaian indikator yang jumlahnya ada sembilan," katanya.

"Diantaranya ada integritas, solutif, inovatif, kerjasama, loyalitas dan kenegaraan. Tak hanya itu, juga ada asesmen 360 yang penilaiannya dari bawahan, sejajar dan atasan,” dia melanjutkan.

Eri juga meminta untuk semua pejabat yang dilantik untuk membuat inovasi yang berbasis teknologi. Sebab jika tidak, pelayanan di Pemkot Surabaya akan ketinggalan. Contohnya perizinan, harus menggunakan teknologi agar pelayanan itu cepat.

"Nanti setelah enam bulan, akan saya evaluasi. Jika hasilnya masih belum bisa, akan kita berikan waktu lagi enam bulan untuk membuat inovasi. Jika satu tahun itu tidak ada inovasi, ya kita ganti. Makanya inovasi ini sifatnya fardhu ain," pungkasnya.

Adapun formasi terbaru yang dilantik adalah, Erna Purnawati semula Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Irvan Widyanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Kemudian, Febria Racmanita, Kepala Dinas Kesehatan menjadi Asisten Administrasi Umum; M. Afghani Wardhana Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan; Supomo, Kepala Dinas Pendidikan menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia.

Lalu, Hidayat Syah, Asisten Administrasi Umum menjadi Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; Ikhsan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi Inspektur. Eddy Christijanto tetap di Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; Maria Theresia Ekawati Rahayu, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Wiwiek Widayati, Kepala Dinas Perdagangan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata; Musdiq, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah, Rachmad Basari Inspektur menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Santi Dewi, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Anna Fajriatin, Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau menjadi Kepala Dinas Sosial; Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Agus Imam Sonhaji tetap menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Muhammad Fikser tetap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Dedik Irianto tetap Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Irvan Wahyudrajad, Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Achmad Zaini tetap Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.