Surabaya, IDN Times - Rencana moratorium pembangunan industri nikel penghasil produk setengah jadi dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi kelebihan pasokan di pasar global. Namun, kebijakan tersebut perlu diikuti konsistensi pengendalian produksi dan penguatan hilirisasi agar Indonesia tidak sekadar menjadi pemasok bahan baku maupun produk antara.
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Amirusholihin menilai, moratorium memang dapat membantu menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan pasar. Terlebih, pasar nikel dunia masih mengalami surplus yang berpotensi menekan harga komoditas tersebut.
Berdasarkan data International Nickel Study Group (INSG) yang dikutip Amirusholihin, pasar nikel global mengalami surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan diperkirakan kembali mencatat surplus sebesar 261 ribu ton pada 2026.
"Kebijakan moratorium sementara terhadap industri nikel setengah jadi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar. Ketika barang yang diproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan pasar, harga cenderung turun. Karena itu, pembatasan kapasitas baru untuk produk setengah jadi dapat menjadi instrumen yang rasional," ujarnya, Kamis (8/10/2026).
Amir menilai, posisi Indonesia yang mendominasi produksi nikel dunia memberikan ruang untuk mengelola keseimbangan pasokan dan permintaan. Kontribusi Indonesia terhadap produksi tambang nikel global diperkirakan mencapai 66 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 68 persen pada 2026.
Meski demikian, Amir menyebut keberhasilan pengelolaan nikel tidak cukup diukur dari besarnya volume produksi. Pemerintah perlu memastikan sumber daya mineral yang diekstraksi menghasilkan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional.
"Ukuran keberhasilan kebijakan nikel sebaiknya bukan hanya berapa banyak nikel yang kita produksi, tetapi juga berapa besar nilai tambah yang kita ciptakan di Indonesia," jelasnya.
Ia mendorong pendalaman hilirisasi dari produk setengah jadi menuju produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Pengembangan industri stainless steel, nikel sulfat, prekursor, katoda, hingga baterai dinilai penting untuk memperkuat penguasaan teknologi dan memperbesar manfaat ekonomi di dalam negeri.
Pandangan serupa disampaikan ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Menurutnya, moratorium smelter baru dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki keseimbangan industri nikel nasional, terutama ketika kapasitas produksi terus bertambah di tengah kondisi pasar yang kelebihan pasokan.
Yusuf menilai dominasi Indonesia dalam produksi nikel global perlu diimbangi dengan pengelolaan pasokan yang konsisten. Pembatasan produksi, menurutnya, dapat memengaruhi harga internasional, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kredibilitas dan keberlanjutan kebijakan.
Harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat mendekati 20.000 dolar AS per ton pada Mei setelah kuota bijih nikel Indonesia dipangkas dari 379 juta ton menjadi sekitar 250 juta hingga 260 juta ton. Namun, harga kembali bergerak ke kisaran 16.500 dolar AS per ton ketika pasar meragukan konsistensi pembatasan produksi.
"Kekuatan Indonesia berada pada kemampuan mengelola pasokan secara kredibel, bukan sekadar mengumumkan pembatasan. Konsistensi justru menjadi sumber daya tawar yang paling penting," ujar Yusuf.
Ia menambahkan, pengendalian produksi berpotensi memperkuat penerimaan negara jika mampu menjaga harga pada tingkat yang lebih sehat tanpa menekan volume produksi secara berlebihan. Berdasarkan data yang disampaikannya, penerimaan negara dari sektor nikel hingga 31 Agustus mencapai sekitar Rp21 triliun, atau dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor nikel dan produk turunannya pada semester pertama meningkat 69,3 persen menjadi 6,54 miliar dolar AS.
Yusuf menekankan, moratorium juga perlu diarahkan untuk mengalihkan investasi ke tahap hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Pengembangan teknologi pengolahan seperti high pressure acid leaching (HPAL), produksi prekursor, katoda, hingga sel baterai dapat memperpanjang rantai nilai industri nikel di dalam negeri.
Namun, ia mengingatkan bahwa investasi baru harus mempertimbangkan kesiapan teknologi, pasar, dan industri pendukung. Tanpa perencanaan yang tepat, penambahan investasi justru berisiko kembali memperbesar kapasitas produk antara yang telah mengalami kelebihan pasokan.
"Untuk sumber daya yang tidak terbarukan, saya setuju dengan logika menahan eksploitasi ketika harga hanya menghasilkan margin yang tipis. Strategi ini efektif jika kebijakan kuota dan moratorium konsisten, serta pemerintah memastikan investasi baru masuk ke tahap pengolahan yang memang belum tersedia, bukan kembali memperbesar kapasitas produk antara," pungkasnya.