Malang, IDN Times - Ribuan orang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Malang pada Selasa (1/10/2024) sore. Mereka bersama Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan menuntut pengusutan kasus Tragedi Kanjuruhan yang tersendat selama 2 tahun.
Mereka tampak membakar ban di depan pintu masuk Kantor DPRD Kabupaten Malang karena menuntut seluruh ketua fraksi menemui mereka. Seluruh perwakilan fraksi keluar menemui massa aksi, tapi hanya perwakilan Gerindra yang absen.
Koordinator BEM Malang Raya, Gilang Dalu menyampaikan jika mereka memberikan 10 tuntutan kepada DPRD Kabupaten Malang. Poin itu antara lain menuntut pengakuan bersalah dari Negara atas terjadinya peristiwa Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 korban jiwa. Kemudian menuntut permohonan maaf dari Negara atas kesalahan yang dilakukan dalam Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 korban jiwa.
Selanjutnya, menuntut diadakannya proses hukum yang adil dan tuntas, serta transparan terhadap seluruh pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Menuntut Negara untuk melakukan perbaikan di sektor keamanan dan kelola sepak bola sebagai jaminan agar Tragedi Kanjuruhan tidak terulang kembali di tempat-tempat lain.
"Kami juga menuntut Komnas HAM untuk menetapkan Tragedi Kanjuruhan sebagai peristiwa Pelanggaran HAM Berat. Lalu menuntut PSSI sebagai induk sepak bola nasional untuk melakukan perbaikan tata kelola sepak bola dan menghormati statuta FIFA dengan mencabut Perjanjian Kerja Sama (PKS) PSSI-Poin yang memberikan keleluasaan bagi aparat kepolisian untuk mengamankan pertandingan," terangnya.
Mereka kemudian menuntut Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Duka Sepakbola Nasional untuk memberikan penghormatan pada para korban Tragedi Kanjuruhan. Menuntut Forkopimda Malang Raya untuk dapat mengusulkan penetapan 1 Oktober sebagai Hari Duka Sepakbola Nasional.
Selanjutnya menyerukan kepada seluruh sektor masyarakat, baik buruh, tani, perempuan, mahasiswa, maupun suporter sepak bola untuk dapat bersatu mengingat, mendukung, dan mendoakan perjuangan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan dalam mencari keadilan, dan menyerukan kepada 135 keluarga korban Tragedi Kanjuruhan untuk bersatu dan bersama-sama mengingat, mendukung, dan mendoakan para korban agar disegerakan keadilan atasnya.
Dalam aksi demo pada Selasa sore, sempat terjadi gesekan antara mahasiswa dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Malang. Sempat terjadi aksi dorong hingga salah satu anggota DPRD Kabupaten Malang itu ditarik ke dalam Kantor DPRD Kabupaten Malang.
"Sebenarnya bukan gesekan hanya sepertinya misinformasi saja sebenarnya. Karena kita inginya dengan sekema yang seperti itu untuk mendesak frakasi-fraksi yang ada di DPRD untuk mengawal, entah itu nanti dari DPRD yang baru dan lain sebagainya. Harapan kita, 2 tahun Tragedi Kanjuruhan ini akan terus dikawal dan terus diusut tuntas untuk keadilan," ucap Gilang.
Setelah berdemo selama beberapa jam, para perwakilan fraksi di DPRD Kabupaten Malang akhirnya menandatangani dan menyetujui tuntutan para massa aksi. Hanya perwakilan fraksi Gerindra yang belum menandatangani karena tidak ada di tempat. Gilang menegaskan akan menunggu selama 7 hari agar tuntutan mereka dipenuhi, kalau tidak mereka akan mengekskalasi massa lebih besar untuk berdemo.
"Jika menang ini tidak dikawal dengan adanya deklarasi ini, kami akan bersiap akan melancarkan ekskalasi sebesar-besarnya jika memang ini tidak diadili dan diusut tuntas," pungkasnya.