KPU Ngawi Mulai Godok Anggaran Pilkada Serentak 2020
Ngawi, IDN Times - KPU Kabupaten Ngawi mulai menyusun anggaran pelaksanaan pilkada serentak 2020. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk pemilihan bupati - wakil bupati diperkirakan mencapai Rp 36 miliar.
Ketua KPU Ngawi, Prima Aequina, mengatakan bahwa wacana anggaran sebanyak itu masih digodok antara komisioner dengan sekretariat lembaga tersebut. Ini menindaklanjuti permintaan dari tim anggaran pemkab agar KPU segera mengajukan anggaran pilkada 2020.
"Kami diminta untuk mengajukan (anggaran) untuk tahun ini dan tahun depan," kata dia, Rabu (19/6).
1. Kajian juga mempertimbangkan jumlah TPS
Dalam menyusun anggaran pilkada, menurut Prima, ada beberapa pertimbangan, seperti bertambahnya tempat pemungutan suara (TPS). Sesuai analisa sementara KPU, kondisi ini merupakan dampak dikuranginya jumlah maksimal pemilih pada setiap TPS.
Jika pada pilkada 2015, batasannya 800 pemilih maka pada tahun depan hanya 300 pemilih per tempat pencoblosan. Dengan demikian, jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ikut meningkat. "Otomatis anggaran honor bagi KPPS juga bertambah," ujar Prima.
2. KPU tanggung alat dan bahan peraga kampanye
Pertimbangan lain untuk menambah anggaran, ia melanjutkan, karena KPU harus menanggung alat maupun bahan peraga kampanye setiap pasangan calon. Selain itu, pengadaan logistik terutama untuk kotak dan bilik suara.
"Untuk pilkada nanti, kotak suaranya harus transparan. Mau menggunakan yang dipakai pilkada 2015 bahannya alumunium dan tidak transparan," jelas dia sembari menyatakan kotak suara pada Pemilu 2019 juga hanya sekali pakai sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi.
3. Anggaran diperkirakan naik 50 persen dibandingkan Pilkada 2015
Karena itu, wacana anggaran sebanyak Rp 36 miliar itu meningkat 50 persen dari pilkada 2015. Kala itu, alokasi dana yang ditetapkan sekitat Rp 24 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya masih sisa sekitat Rp 3 miliar yang kemudian dikembalikan ke kas daerah.
"TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) yang mengetahui mekanismenya. Kalau untuk realisasi dari pengajuan kami (untuk pilkada 2020) bisa masuk ke perubahan APBD tahun ini dan tahun depan. Bisa juga semuanya di tahun depan," Prima menjelaskan.
