Surabaya, IDN Times - Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini dinahkodai satu orang. Yakni Bahlil Lahadalia. Hal ini pun mendapatkan atensi dari akademisi.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya Fatkur Huda mengatakan, posisi Bahlil yang menangani dua lini strategis tersebut dapat membuka ruang koordinasi yang lebih terpadu, terutama dalam menghubungkan kebijakan pertambangan, energi, investasi, dan industrialisasi.
“Penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan juga semakin ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi,” ujarnya, Minggu (4/10/2026).
Fatkur menjelaskan, skala hilirisasi yang tengah dikembangkan pemerintah membuat kebutuhan koordinasi lintas sektor semakin besar. Ia mencatat realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Sekitar Rp206,5 triliun di antaranya berasal dari sektor mineral, meliputi nikel Rp71 triliun, bauksit Rp53,8 triliun, tembaga Rp37,4 triliun, serta besi dan baja Rp30,2 triliun.
Dengan posisi sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM, menurut Fatkur, kebijakan energi dan hilirisasi dapat dirancang dalam satu kerangka yang lebih terhubung. Ketersediaan energi tidak lagi hanya dipandang sebagai kebutuhan sektor ESDM, tetapi juga sebagai faktor penentu daya saing kawasan industri dan proyek hilirisasi.
“Ini menjadi ruang untuk menghubungkan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi secara lebih terpadu,” katanya.
Potensi juga terlihat dari perkembangan industri pengolahan mineral. Produksi nikel olahan Indonesia telah mencapai lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia. Angka itu meningkat tajam dibandingkan sekitar 22 ribu ton pada 2014.
“Kenaikan produksi nikel olahan dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain utama dalam industri pengolahan nikel global,” kata Fatkur.
Hilirisasi juga mulai bergerak pada komoditas lain. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun dengan potensi produksi sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun. Sementara itu, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah memiliki kapasitas sekitar 1 juta ton alumina per tahun.
Fatkur menilai tantangan berikutnya adalah memastikan hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan smelter. Produk mineral harus terus didorong menuju rantai nilai yang lebih panjang, mulai dari prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik hingga industri daur ulang.
Nikel, misalnya, tidak cukup hanya diolah menjadi produk antara. Hilirisasi perlu diarahkan sampai menghasilkan produk industri bernilai tambah tinggi. Hal serupa berlaku untuk tembaga yang dapat dikembangkan menjadi kabel dan komponen kelistrikan maupun elektronik, serta bauksit yang diarahkan hingga aluminium dan produk turunannya.
Di sinilah, menurut Fatkur, keterkaitan antara hilirisasi dan transisi energi menjadi semakin penting. Industri pengolahan membutuhkan energi besar sehingga sumber energi yang digunakan akan ikut menentukan daya saing sekaligus jejak karbon produk Indonesia.
“Produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya akan dinilai berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga berdasarkan jejak karbon proses produksinya. Pengembangan hidro, panas bumi, tenaga surya, dan sumber energi bersih lainnya perlu semakin diintegrasikan dengan kawasan industri dan smelter,” katanya.
Dari sisi ketahanan energi, Fatkur juga menyoroti capaian lifting minyak 2025 sebesar 605,3 ribu barel per hari yang kembali memenuhi target APBN. Pemerintah juga mengarahkan implementasi B50 untuk menekan ketergantungan terhadap impor solar, dengan proyeksi penghematan devisa hingga Rp170 triliun.
Menurutnya, penguatan produksi energi domestik dan substitusi impor dapat memperkuat daya tahan industri nasional ketika terjadi gejolak energi global.
Pandangan serupa disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono. Ia melihat perluasan tanggung jawab Bahlil berpotensi memperkuat koordinasi agenda pembangunan yang selama ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga.
Hilirisasi tidak hanya menyangkut pertambangan. Kebijakannya bersinggungan dengan industri, investasi, perdagangan hingga ketenagakerjaan. Sementara transisi energi melibatkan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri dan pemerintah daerah.
“Penempatan keduanya dalam satu koordinasi membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri,” ujar Kristian.
Menurut Kristian, kesinambungan peran Bahlil juga menjadi modal dalam menjalankan mandat tersebut. Sebelum menjadi Menko, Bahlil telah memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sekaligus menjabat Menteri ESDM.
Pada Juli 2025, Satgas tersebut menyerahkan 18 dokumen prastudi kelayakan proyek hilirisasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Nilai investasi yang direncanakan mencapai US$38,63 miliar atau sekitar Rp618,13 triliun.
Pengalaman tersebut dinilai dapat memperpendek proses adaptasi Bahlil dalam menjalankan fungsi koordinasi baru. Ia telah memiliki pengalaman menangani proyek hilirisasi sekaligus memahami persoalan di sektor energi.
“Kesinambungan peran Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM, dan kini Menteri Koordinator berpotensi memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan,” kata Kristian.
Meski demikian, perluasan mandat harus diikuti tata kelola yang jelas. Pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, pengawasan, dan indikator kinerja tetap diperlukan agar kewenangan besar tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang terukur.
Ia menilai capaian lifting minyak serta PNBP Kementerian ESDM 2025 sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target dapat menjadi bagian dari rekam kinerja sektor yang relevan. Namun, ukuran keberhasilan ke depan harus lebih luas.
Realisasi proyek hilirisasi, peningkatan produksi dan penerimaan negara, pengurangan ketergantungan impor energi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kapasitas energi terbarukan menjadi sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampak kebijakan.
“Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, melainkan seberapa baik kewenangan tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah publik,” pungkasnya.